Soroti Mahalnya Biaya Logistik, Baleg DPR Dorong Penguatan Konektivitas NTB & NTT

JAKARTA — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Eva Monalisa, menegaskan bahwa perubahan Undang-Undang tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) wajib menjadi instrumen penguatan ekonomi daerah, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembahasan regulasi tersebut dinilai tidak boleh sekadar berhenti pada penyesuaian aspek administratif dan kelembagaan pemerintahan daerah semata.
“Jangan sampai daerah memiliki kekayaan potensi yang luar biasa, tetapi masyarakatnya belum sepenuhnya menikmati manfaat ekonomi dari potensi tersebut. Kita ingin revisi undang-undang ini menjadi salah satu instrumen untuk mempercepat pembangunan, membuka lapangan pekerjaan, memperkuat ekonomi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Eva di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Eva menyoroti kekayaan potensi NTB dan NTT pada sektor pariwisata, pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, hingga industri pengolahan serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, kesenjangan pembangunan dan keterbatasan konektivitas di wilayah kepulauan yang memicu tingginya biaya logistik harus segera diatasi melalui sinergi kebijakan terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Pengembangan sektor unggulan seperti pariwisata harus terhubung erat dengan pertanian, peternakan, perikanan, kuliner, dan kerajinan rakyat agar menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya menguntungkan pelaku industri besar, tetapi juga wajib mendongkrak pendapatan masyarakat setempat,” katanya.
Legislator PKB tersebut juga mengingatkan agar arus investasi yang masuk ke kedua provinsi kepulauan tersebut memberikan dampak nyata terhadap penyerapan tenaga kerja lokal dan pengembangan industri hilirisasi. Pemerintah daerah bersama pusat dituntut memastikan regulasi baru memberikan proteksi serta ruang kemitraan yang adil bagi pelaku usaha setempat.
“Investasi harus membawa manfaat bagi masyarakat daerah dan jangan sampai sumber daya daerah berkembang, tetapi pelaku usaha lokal hanya menjadi penonton. UMKM harus dilibatkan, produk lokal harus mendapatkan ruang pasar, dan masyarakat setempat harus memiliki kesempatan yang lebih besar untuk bekerja serta berkembang,” ujarnya.
Selain penguatan infrastruktur dan iklim investasi, Eva menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui akses pendidikan, pelatihan keterampilan, serta perluasan pembiayaan bagi UMKM daerah. Ia berharap rampungnya revisi UU Provinsi NTB dan NTT mampu melahirkan arah pembangunan jangka panjang yang responsif terhadap karakteristik daerah kepulauan.
“Ukuran keberhasilan sebuah undang-undang bukan hanya pada selesainya proses legislasi, tetapi pada sejauh mana regulasi tersebut mampu menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat. Kita ingin NTB dan NTT tumbuh dengan potensi ekonominya, memiliki daya saing, mendapatkan pemerataan pembangunan, dan masyarakatnya semakin sejahtera,” pungkas Eva Monalisa.
Editor : Rach Alida


