|  | 

Berita Nasional

Sentil Kerusakan Hulu Sungai di Aceh, Komisi IV DPR Minta Tata Kelola Hutan Dievaluasi Total

JAKARTA — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Usman Husin, mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola kawasan hutan serta daerah aliran sungai (DAS) menyusul bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh. Bencana hidrometeorologi tersebut dinilai tidak boleh sekadar dipandang sebagai dampak tingginya curah hujan semata, melainkan wajib ditelusuri kaitannya dengan kerusakan tutupan hutan di wilayah hulu.

“Adanya banjir yang terjadi di Aceh harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah. Kita tidak boleh hanya sibuk menangani dampak setelah bencana terjadi, tetapi harus berani mengevaluasi kondisi hutan dan lingkungan kita agar kerusakan ekosistem tidak memperbesar risiko ancaman keselamatan masyarakat,” ujar Usman di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Usman menginstruksikan Kementerian Kehutanan untuk segera turun melakukan pemeriksaan lapangan guna mengidentifikasi perubahan tutupan hutan dan potensi pelanggaran pemanfaatan lahan di wilayah terdampak. Apabila ditemukan material kayu gelondongan yang terbawa arus banjir bandang, aparat berwenang dituntut melakukan investigasi terbuka untuk menelusuri asal-usul kayu tersebut.

“Kalau ditemukan kayu-kayu besar terbawa arus banjir, tentu harus ditelusuri dari mana asalnya melalui investigasi yang menyeluruh dan terbuka. Jika ditemukan aktivitas ilegal atau pelanggaran di kawasan hutan, harus ada penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu,” tegasnya.

Legislator PKB tersebut juga meminta penguatan koordinasi lintas instansi antara Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta pemerintah daerah dalam merehabilitasi lahan kritis. Penataan ekosistem dan pemulihan fungsi daerah aliran sungai dinilai harus menjadi prioritas kebijakan jangka panjang yang tidak dapat dikerjakan secara parsial.

“Pengelolaan hutan dan DAS saling berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat sehingga koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah mutlak diperkuat. Pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam dengan mengabaikan daya dukung lingkungan,” kata Usman.

Di samping langkah mitigasi lingkungan, ia mengingatkan pemerintah agar mempercepat penyaluran bantuan logistik, pemulihan infrastruktur rusak, serta pendataan lahan pertanian dan perkebunan warga Aceh yang terdampak banjir. Negara diwajibkan hadir mendampingi pemulihan ekonomi para petani serta masyarakat korban bencana hingga aktivitas kehidupan kembali normal.

“Jangan sampai masyarakat menjadi pihak yang paling menanggung kerugian akibat bencana ini, sehingga pemerintah harus hadir memastikan kebutuhan korban terpenuhi dan membantu petani memulihkan aktivitas ekonominya. Kelestarian hutan bukan hanya soal menjaga alam, melainkan melindungi kehidupan masyarakat agar rakyat tidak terus menjadi korban bencana,” pungkas Usman Husin.

Penulis : Syaiful
Editor : Rach Alida

Related Articles

A new version of this app is available. Click here to update.