Soal TKA SMA 2026 Bocor Dijawab AI, Hilman PKB : Evaluasi Sistem Pengawasan Pemerintah
JAKARTA — Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Hilman Mufidi, mendukung penuh langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam melakukan investigasi menyeluruh atas maraknya dugaan kecurangan Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMA 2026. Penindakan tegas dituntut menyasar seluruh pihak yang terbukti mencoreng integritas pelaksanaan ujian nasional tersebut.
“Kami menerima informasi adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan TKA SMA 2026 dan sangat menyesalkan kejadian tersebut. Kami mendukung langkah Kemendikdasmen untuk investigasi menyeluruh dan pihak yang terlibat harus diberikan sanksi tegas,” ujar Hilman di Jakarta, Jumat (30/10/2026).
Hilman menanggapi viralnya rekaman video di media sosial yang memperlihatkan aksi peserta didik memotret layar komputer ujian menggunakan ponsel pintar lalu mengunggahnya ke platform kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) demi mendapatkan kunci jawaban. Aksi nekat ini dinilai sebagai pelanggaran tata tertib ujian yang amat berat dan merusak asas keadilan.
“Penggunaan telepon genggam untuk memotret soal lalu mengunggahnya ke platform AI demi jawaban jelas merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Pertanyaannya, bagaimana perangkat yang dilarang bisa masuk ke ruang ujian? Ini harus jadi bagian investigasi,” tegasnya.
Legislator PKB tersebut mendesak Kemendikdasmen tidak sekadar menindak siswa pelaku kecurangan, tetapi juga mengevaluasi secara ketat jajaran pengawas di lokasi ujian. Investigasi mendalam dibutuhkan guna membongkar apakah terdapat unsur kelalaian prosedur pemeriksaan atau pembiaran oleh oknum di lapangan.
“Jangan sampai ada pembiaran terhadap pelanggaran seperti ini karena banyak siswa yang belajar sungguh-sungguh untuk ujian secara jujur. Jangan sampai siswa yang menjunjung kejujuran justru dirugikan oleh mereka yang mencari jalan pintas,” kata Hilman.
Ia mengingatkan catatan Kemendikdasmen pada pelaksanaan TKA tahun sebelumnya yang menemukan 71 pelanggaran di jenjang SMA serta 95 kasus kecurangan di tingkat SD dan SMP. Keterlibatan pihak eksternal seperti lembaga bimbingan belajar (bimbel) hingga oknum pengawas sekolah dalam jaringan joki ujian dituntut untuk ditindak pidana secara konsisten.
“Integritas menjadi nilai paling penting yang harus dijaga dalam dunia pendidikan. Pelaksanaan TKA tidak hanya mengukur kemampuan akademik, tetapi juga membangun budaya disiplin, tanggung jawab, dan kejujuran peserta didik,” ucapnya.
Hilman mendorong Kemendikdasmen memanfaatkan momentum evaluasi ini untuk memperketat standar pengamanan ruang ujian, termasuk penerapan alat pemindai sinyal (signal jammer) dan pemeriksaan fisik peserta. Pelaporan masyarakat melalui Posko Pengaduan Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen juga harus direspons secara cepat dan rahasia.
“Kemendikdasmen harus memperketat prosedur pelaksanaan TKA dan memastikan tidak ada perangkat komunikasi yang disalahgunakan. Sistem pengawasan harus diperbaiki agar celah kecurangan berbasis teknologi bisa ditutup rapat,” tutur politikus PKB tersebut.
Aturan mengenai sanksi pembatalan nilai ujian TKA bagi peserta curang serta sanksi administratif berat bagi sekolah dan pengawas yang lalai diminta diterapkan tanpa kompromi. Kepastian hukum dan keadilan ujian nasional menjadi fondasi utama penataan mutu pendidikan di tanah air.
“Penegakan aturan harus berlaku adil bagi seluruh pihak yang terbukti terlibat demi menjaga marwah sistem evaluasi belajar nasional. Sistem TKA kita tidak boleh kehilangan kredibilitas akibat ulah segelintir oknum,” pungkasnya.
Penulis : Rach Alida Bahaweres
