Proyek 5.000 Jembatan Ditarget Rampung Akhir 2026, Komisi V: Tahun Depan Harus Ditambah
JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syafiuddin Asmoro, menyambut baik target pemerintah membangun 5.000 jembatan yang ditargetkan rampung pada akhir tahun 2026. Dia meminta tahun depan proyek jembatan ditingkatkan.
Dukungan tersebut disampaikan menanggapi pernyataan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya terkait percepatan pembangunan ribuan jembatan di berbagai daerah di Indonesia.
Menurut Syafiuddin, pembangunan jembatan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
"Kami mendukung penuh proyek pembangunan jembatan yang sedang digencarkan pemerintah. Bahkan ke depan jumlahnya perlu terus ditingkatkan. Jika tahun ini targetnya 5.000 jembatan, tahun depan bisa ditambah menjadi 6.000 bahkan 10.000 jembatan," ujar Syafiuddin, Kamis (25/6/2026).
Legislator asal Dapil Jawa Timur XI tersebut menilai masih banyak daerah, khususnya wilayah pelosok dan pedesaan, yang membutuhkan akses jembatan yang layak dan aman. Kehadiran jembatan yang memadai akan memangkas jarak tempuh masyarakat serta membuka akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
"Masih banyak daerah yang membutuhkan jembatan yang layak. Dengan adanya jembatan yang baik, jarak antarwilayah menjadi lebih dekat dan aktivitas masyarakat menjadi lebih mudah," katanya.
Syafiuddin juga menyoroti pentingnya pembangunan jembatan bagi keselamatan masyarakat, terutama anak-anak sekolah yang selama ini masih menghadapi risiko saat berangkat dan pulang sekolah akibat keterbatasan infrastruktur.
"Kita berharap tidak ada lagi anak-anak sekolah yang harus menyeberangi sungai atau bergelantungan di jembatan gantung yang rusak demi bisa mendapatkan pendidikan. Infrastruktur harus hadir untuk memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakat," tegasnya.
Selain pembangunan jembatan, Syafiuddin meminta pemerintah untuk terus menggencarkan pembangunan dan perbaikan jalan di berbagai daerah. Menurutnya, masih banyak ruas jalan di wilayah pelosok yang belum diaspal maupun dibeton sehingga menghambat mobilitas warga.
"Pembangunan jalan juga harus menjadi perhatian serius. Masih banyak jalan di pelosok yang berupa tanah dan sulit dilalui, terutama saat musim hujan. Selain itu, jalan-jalan yang rusak harus segera diperbaiki agar aktivitas masyarakat dan distribusi barang tidak terganggu," ujarnya.
Syafiuddin berharap program pembangunan infrastruktur yang dijalankan pemerintah dapat semakin merata dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia, sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat hingga daerah terpencil.
Penulis: Khafidlul Ulum
