Harga Beras Mulai Turun, Komisi IV Minta Pemerintah Gencarkan Operasi Pasar
JAKARTA – Harga beras di sejumlah daerah mulai menunjukkan tren penurunan pada awal September 2025. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, harga beras di Zona I dan II mulai menurun, sementara di Zona III yang meliputi Maluku, dan Papua masih relatif mengalami kenaikan.
Jika pada akhir Agustus terdapat 214 daerah yang mengalami tren kenaikan harga beras, maka pada awal September jumlahnya menurun drastis menjadi 100 daerah. Artinya, terdapat 114 daerah yang kini mengalami penurunan harga beras.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jaelani, mengapresiasi capaian tersebut. Menurutnya, tren penurunan harga beras tidak lepas dari langkah pemerintah dalam menertibkan ekosistem perdagangan beras di tanah air.
“Penertiban beras oplosan dan gencarnya operasi pasar yang dilakukan pemerintah patut diapresiasi. Hal ini terbukti mampu menekan harga beras di sebagian besar daerah,” ujar Jaelani dalam keterangannya di Jakarta, Senin (8/9/2025).
Jaelani menekankan agar pemerintah tidak cepat berpuas diri. Ia mengingatkan masih ada 100 daerah terutama di wilayah Zona III yang mengalami kenaikan harga beras sehingga perlu perhatian serius.
“Pemerintah perlu terus melakukan perbaikan dalam ekosistem perdagangan beras, termasuk memperluas jangkauan operasi pasar. Jangan sampai masyarakat di wilayah timur Indonesia terus menanggung beban harga beras yang tinggi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Jaelani menyoroti pentingnya peran Perum Bulog dalam menjaga stabilitas harga. Menurutnya, Bulog harus lebih proaktif dalam melakukan distribusi cadangan beras pemerintah (CBP) ke wilayah-wilayah yang rawan lonjakan harga.
“Bulog jangan hanya fokus di Jawa dan Sumatra. Pasokan CBP harus lebih digencarkan ke kawasan timur Indonesia. Dengan begitu, disparitas harga antarwilayah dapat ditekan,” tambahnya.
Ia juga mendorong adanya koordinasi lintas kementerian dan lembaga, mulai dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, hingga Kementerian Perhubungan, untuk memastikan pasokan beras tidak hanya tersedia tetapi juga terdistribusi secara merata dengan biaya logistik yang efisien.
“Komisi IV akan terus mengawal agar pemerintah tidak hanya fokus pada stabilisasi jangka pendek melalui operasi pasar, tetapi juga pembenahan sistem tata niaga dan distribusi beras secara menyeluruh,” pungkas Jaelani.
Penulis : Nono Suwarno
