44,2% Anggaran Pendidikan untuk MBG, Komisi XI: Harus Ada Pengawalan Ketat dan Audit
JAKARTA – Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Dari jumlah tersebut, porsi terbesar dialokasikan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yakni 44,2 persen atau sekitar Rp335 triliun.
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKB, Bertu Merlas, menegaskan bahwa anggaran sebesar itu harus dikawal dengan ketat. Menurutnya, besarnya alokasi menunjukkan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun, ia mengingatkan adanya risiko besar jika dana sebesar itu tidak dikelola secara transparan.
“Alokasi APBN untuk MBG ini sangat besar dan harus dipastikan benar-benar tepat sasaran. Pengawasan ketat mutlak diperlukan agar tidak disalahgunakan atau jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujar Bertu di Jakarta, Rabu (20/8/2025).
Bertu merinci, anggaran Rp335 triliun tersebut akan digunakan untuk melayani 82,9 juta siswa melalui sekitar 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menekankan, program MBG harus menjadi investasi jangka panjang bagi peningkatan kualitas gizi anak-anak Indonesia. “Kami ingin memastikan anggaran sebesar ini tidak menjadi ladang korupsi atau dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu. Efektivitas dan efisiensi adalah kunci,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kesesuaian alokasi dengan kebutuhan di lapangan. Penyaluran dana harus benar-benar menyentuh penerima manfaat dan memastikan makanan yang disajikan sesuai standar gizi. “Jangan sampai anggaran besar, tapi masih ditemukan makanan tidak higienis atau tidak sesuai standar gizi. Kita tidak ingin mendengar lagi kasus keracunan atau buruknya pengelolaan seperti sebelumnya,” tambahnya.
Lebih lanjut, Bertu mendesak agar program MBG diaudit secara menyeluruh, baik dari aspek anggaran maupun tata kelola. “Jika setelah diaudit tetap ditemukan pelanggaran, pemerintah harus bertindak tegas. Jangan ada toleransi terhadap penyimpangan sekecil apapun. Ini menyangkut masa depan generasi bangsa,” tegasnya.
Ia menutup dengan menekankan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya bergantung pada besar anggaran, tetapi juga pada tata kelola yang bersih, profesional, dan berpihak kepada anak-anak. “Pengawasan harus dilakukan dari hulu ke hilir, mulai dari penganggaran, pengadaan bahan makanan, distribusi, hingga konsumsi di sekolah,” pungkasnya.
Penulis : Rach Alida Bahaweres
