Menko Muhaimin: Presiden Ingin Bansos Bertransformasi Menjadi Pemberdayaan Sosial
SURABAYA-Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan adanya perubahan paradigma dalam pelaksanaan bantuan sosial (bansos) di Indonesia. Hal tersebut disampaikannya dalam acara Grand Launching “Penguatan Ekosistem Jaminan Sosial melalui Pendidikan” yang digelar di Surabaya, Kamis (14/8/2025).
"Presiden ingin bantuan sosial bergeser menjadi pemberdayaan sosial, pemberdayaan masyarakat. Masyarakat kita harus tumbuh secara bertahap, dari penerima bantuan sosial menjadi masyarakat yang berdaya dan mandiri," ujar Cak Imin di hadapan peserta acara yang terdiri dari akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan.
Menurut Cak Imin, paradigma baru ini mendorong agar penerima bansos tidak selamanya berada pada lapisan terbawah secara ekonomi, melainkan secara berkelanjutan naik ke kelas sosial yang lebih mandiri. Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) akan menjadi motor penggerak perubahan ini.
"Bantuan harus memiliki batas waktu yang rasional, agar tidak menimbulkan ketergantungan. Kecuali bagi kelompok rentan seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas, mereka tetap menjadi prioritas bantuan sosial permanen," tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Cak Imin juga meminta perguruan tinggi untuk terlibat aktif dalam merancang model baru bansos yang lebih tepat sasaran dan berorientasi pada pemberdayaan. Ia mencontohkan program keluarga harapan (PKH) yang telah berjalan selama 16 tahun sebagai salah satu skema yang perlu ditinjau kembali.
"Saya minta perguruan tinggi ikut mengkaji dan mencarikan solusi. Kita perlu pendekatan baru agar pola bantuan sosial kita benar-benar efektif dan berdampak jangka panjang," tambahnya.
Transformasi ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem jaminan sosial nasional melalui pendekatan yang lebih terintegrasi antara pendidikan, ekonomi, dan perlindungan sosial, menuju Indonesia yang lebih mandiri dan sejahtera.
