Setiap Truk Harus Setor Rp 150 Juta, Komisi V Desak Pemerintah Sapu Bersih Pungli di Sektor Logistik
JAKARTA — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syafiuddin menyampaikan keprihatinan serius atas masih maraknya praktik pungutan liar (pungli) terhadap kendaraan angkutan barang dan truk logistik di Indonesia. Dia mendesak pemerintah untuk membersihkan praktik pungli.
Berdasarkan data yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), setiap truk bisa mengeluarkan biaya antara Rp 100 hingga Rp 150 juta per tahun untuk membayar pungli.
“Ini bukan masalah sepele. Ketika satu truk bisa habis sampai seratus sampai seratus lima puluh juta rupiah setahun karena pungli, biaya itu pasti dilempar ke harga barang yang pada akhirnya dibayar masyarakat. Ini memberatkan ekonomi rakyat dan merusak daya saing logistik nasional,” tegas Syafiuddin, Jumat (18/7/2025).
Politisi asal Dapil Jawa Timur XI itu mendesak tindakan terkoordinasi lintas lembaga, pemerintah pusat dan daerah, Kepolisian RI, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar bergerak cepat menutup ruang-ruang pungli, menindak oknum, dan memperkuat mekanisme pengawasan sistemik.
“Saya minta Kementerian terkait, terutama yang membawahi infrastruktur jalan, perhubungan darat, dan pelabuhan, bekerja bersama Polri, Kejaksaan, dan KPK. Lakukan operasi gabungan, audit titik rawan pungli, dan tindak tegas siapa pun, baik aparat maupun warga sipil yang bermain di jalur logistik,” ujar Syafiuddin.
Dia menilai pungli sistemik memperpanjang mata rantai biaya logistik nasional yang selama ini sudah menjadi perhatian karena biaya logistik Indonesia relatif tinggi. Biaya ilegal di lapangan membuat perencanaan tarif angkut tidak transparan, memicu praktik mark-up, dan berkontribusi pada kenaikan harga bahan pokok di wilayah-wilayah yang bergantung pada distribusi darat dan multimoda.
“Kalau kita serius mau menurunkan biaya logistik nasional dan mendukung rantai pasok pangan, maka pungli harus nol toleransi. Setiap rupiah pungli adalah beban tambahan kepada petani, produsen, dan konsumen,” kata Syafiuddin.
Dia pun mengusulkan agar dilakukan audit nasional titik pungli logistik, digitalisasi retribusi dan timbangan, membuat kanal pengaduan yang terhubung dengan berbagai instansi, dan dilakukan operasi gabungan berkala.
"Jika ditemukan pungli, masyarakat bisa melaporkan. Kami juga siap menampung keluhan dan laporan dari masyarakat. Jangan takut lapor,!" beber Syafiuddin.
Sebagai mitra kerja kementerian yang membidangi infrastruktur dan transportasi, Komisi V DPR RI akan melakukan pengawasan terhadap pemberantasan praktik pungli di sektor logistik.
Penulis : Khafidlul Ulum
