Menko PM Lapor Banggar Sudah Teken Permenko Pemanfaatan dan Pemutakhiran DTSEN

JAKARTA-Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar menyatakan terus melakukan upaya memaksimalkan penggunaan Data Tunggal Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk mengentaskan kemiskinan.
Menko Muhaimin menjelaskan salah satu perkembangan terkini penggunaan DTSEN adalah penerbitan Permenko PM No.4 Tahun 2025 yang menjadi dasar pemanfaatan dan pemutakhiran DTSEN.
Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/7/2025).
“Kita sudah sampai pada penerbitan Permenko Nomor 4 tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pemanfaatan dan Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional,” kata Menko Muhaimin dalam keterangannya, Senin.
Menko Muhaimin menjelaskan dengan adanya Permenko tersebut upaya percepatan pengentasan kemiskinan dapat dilakukan secara konsisten.
Terlebih, dengan menggunakan DTSEN, upaya menyusun tahapan pemberdayaan masyarakat dari miskin ke berdaya hingga mandiri dapat dilakukan secara efektif.
“Melalui Inpres nomor 4 tahun 2025, kami telah menyudahi ketidaktepatan sasaran program pemerintah karena data yang selalu berbeda-beda antar kementerian, lembaga, dan sektor,” ujar dia.
Lebih lanjut, Menko Muhaimin menegaskan Kemenko PM akan terus mengorkestrasikan seluruh kementerian/lembaga terkait untuk mempercepat pengentasan kemiskinan.
Menko Muhaimin menyatakan pengorkestrasian tersebut penting untuk mengimplementasikan amanat Inpres 8/2025 dalam optimalisasi pengentasan kemiskinan.
“Kementerian Pemberdayaan Masyarakat memperoleh mandat untuk mengkoordinasikan 45 Kementerian dan Lembaga, 38 Provinsi Pemerintahan Daerah, dan 514 Pemerintahan Kabupaten Kota dalam satu barisan percepatan pemberantasan kemiskinan,” ujar dia.
Tak hanya itu, Menko Muhaimin menyatakan upaya perubahan paradigma pengentasan kemiskinan juga terus dilakukan Kemenko PM dengan berfokus pada pemberdayaan masyarakat.
Ia menegaskan upaya memberdayakan masyarakat menjadi mandiri penting untuk mencapai target kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2026.