Jelang Pembukaan Sekolah Rakyat, DPR Minta Rekrutmen Siswa Dilakukan Transparan
JAKARTA – Menjelang pembukaan Sekolah Rakyat pada Juli 2025, Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maman Imanul Haq, mendesak pemerintah untuk melakukan rekrutmen siswa secara transparan. Hal ini penting agar pelaksanaan program Sekolah Rakyat dapat tepat sasaran. Rencananya, siswa yang akan bersekolah di Sekolah Rakyat berasal dari kategori desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Kita patut bangga dengan rampungnya DTSEN ini sehingga dapat digunakan untuk merekrut siswa pada pelaksanaan Sekolah Rakyat. Kami juga yakin bahwa DTSEN ini sesuai dengan target yang diinginkan. Tapi kami meminta agar perekrutan siswa ini juga dilakukan secara transparan untuk meminimalisir pihak-pihak tak bertanggung jawab yang memanfaatkan Sekolah Rakyat untuk kepentingan tertentu," ungkap Kiai Maman, sapaan akrab Maman Imanul Haq, Senin (16/6/2025).
Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan gratis yang diperuntukkan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem, menjadikannya salah satu program unggulan Kabinet Presiden Prabowo Subianto. Sekolah ini akan dibuka untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dengan standar pendidikan nasional. Selain mata pelajaran formal, kurikulumnya juga akan menekankan penguatan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, dan keterampilan. Para siswa Sekolah Rakyat akan mendapatkan fasilitas belajar, asrama, dan konsumsi secara gratis, tanpa dipungut biaya sepeser pun.
Kiai Maman meminta agar proses seleksi siswa Sekolah Rakyat dilakukan secara bertahap, mulai dari verifikasi status ekonomi siswa melalui DTSEN hingga tes akademik. "Pemerintah harus memastikan bahwa para siswa yang terpilih di Sekolah Rakyat adalah mereka yang memang sesuai kategori miskin dan miskin ekstrem, yang selama ini mengalami keterbatasan dalam mengakses pendidikan di jalur umum," tegasnya.
Tahap pertama pembukaan Sekolah Rakyat direncanakan pada Juli 2025 dengan 100 titik lokasi, melibatkan 396 rombongan belajar dan total 9.780 siswa (tingkat SD, SMP, dan SMA). Sebagian besar titik Sekolah Rakyat pada tahap ini akan berlokasi di Sentra milik Kementerian Sosial.
Kiai Maman juga meminta Kementerian Sosial untuk melakukan pengawasan ketat guna mencegah terjadinya praktik pungutan liar yang mengatasnamakan apapun dalam proses rekrutmen siswa Sekolah Rakyat. "Jangan sampai ada pungutan liar atas nama Sekolah Rakyat. Jika ini terjadi, maka ini menciderai semangat dan amanah Presiden dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat. Apabila terjadi insiden pungutan liar tersebut, berikan sanksi tegas untuk mencegah agar tak terulang dan memberikan efek jera," pungkasnya.
Penulis : Rach Alida Bahaweres
