Komisi I DPR Minta Rencana Rekrutmen 24 Ribu Prajurit TNI Dikaji Secara Matang
JAKARTA — Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Oleh Soleh meminta agar rencana Tentara Nasional Indonesia (TNI) merekrut 24 ribu prajurit baru untuk pembentukan batalyon teritorial pembangunan dikaji secara matang dan mendalam.
Menurut Oleh, penambahan jumlah personel TNI dalam skala besar merupakan kebijakan strategis yang memerlukan perencanaan menyeluruh, baik dari sisi kebutuhan riil pertahanan negara, anggaran, hingga implikasi terhadap struktur organisasi TNI ke depan.
"Saya mengingatkan agar rencana ini tidak bersifat reaktif atau seremonial, melainkan betul-betul berdasarkan kajian strategis yang mempertimbangkan situasi geopolitik, postur pertahanan, serta efisiensi anggaran negara," ujar Oleh Soleh, Rabu (11/6/2025).
Ia menilai, pembentukan batalyon teritorial pembangunan harus memiliki basis kebutuhan yang jelas, tidak tumpang tindih dengan fungsi satuan teritorial yang telah ada, seperti Komando Distrik Militer (Kodim) dan Komando Rayon Militer (Koramil).
"Jangan sampai kita membuat struktur baru tanpa evaluasi atas efektivitas satuan yang sudah ada. Ini bisa menimbulkan pemborosan sumber daya manusia dan anggaran," tambahnya.
Lebih lanjut, Oleh menekankan pentingnya koordinasi antara TNI, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Keuangan dalam perencanaan rekrutmen dan pembentukan batalyon baru, agar sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan prinsip good governance.
Sebagai wakil rakyat di Komisi I yang membidangi pertahanan, informasi, dan luar negeri, Oleh Soleh menyatakan pihaknya akan terus mengawasi perkembangan rencana tersebut serta mendorong dilakukannya uji kelayakan dan kebutuhan (feasibility study) sebelum kebijakan ini diimplementasikan.
"Kita dukung penguatan TNI, tapi harus berdasarkan kebutuhan objektif dan perencanaan yang tepat. Ini soal masa depan pertahanan negara," pungkasnya.
Legislator asal Dapil Jawa Barat XI mengatakan, pihaknya akan membahas rencana pembentukan batalyon teritorial pembangunan dan rekruitmen 24 ribu prajurit itu bersama Panglima TNI.
Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigadir Jenderal Wahyu Yudha menyampaikan bahwa rekruitmen 24 ribu prajurit bukan untuk kepentingan tempur, tapi akan difokuskan pada kegiatan lain, seperti ketahanan pangan dan pelayanan kesehatan.
Penulis : Khafidlul Ulum
