Ormas Raup Rp 7 Miliar dari Lahan Parkir RSUD Tangsel, Komisi III Minta Polisi Usut Tuntas
JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah menyoroti kasus penguasaan lahan parkir Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tangerang Selatan oleh organisasi masyarakat (Ormas). Dia meminta polisi mengusut kasus pengelolaan parkir yang meraup Rp 7 miliar setahun itu.
Gus Abduh, sapaan akrab Abdullah menegaskan bahwa pengelolaan lahan parkir di fasilitas milik negara, khususnya rumah sakit pemerintah, harus dilakukan secara transparan dan profesional, sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Tidak boleh ada penguasaan lahan parkir milik negara oleh kelompok atau ormas tertentu, apalagi sampai merugikan masyarakat. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Saya minta kasus ini diusut tuntas,” ujar Gus Abduh, Rabu (28/5/2025).
Menurut legislator asal Dapil Jawa Tengah VI itu, praktik-praktik semacam ini menunjukkan lemahnya pengawasan dari pihak terkait, termasuk dinas kesehatan dan pemerintah daerah. Ia juga meminta agar pengelolaan parkir di RSUD Tangsel segera dikembalikan ke pihak yang berwenang dan dilakukan secara transparan.
“Jangan sampai masyarakat yang sudah sakit, malah dibebani dengan tarif parkir yang tidak wajar. Ini rumah sakit pemerintah, bukan tempat untuk mencari keuntungan sepihak,” tambah Gus Abduh.
Lebih lanjut, Gus Abduh mendesak aparat kepolisian untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam penguasaan lahan parkir tersebut. Khususnya, terkait pendapatan lahan parkir yang mencapai Rp 7 miliar pertahun.
"Ini harus diusut tuntas. Ke mana saja uang itu mengalir. Lahan parkir itu milik pemerintah, maka harus ada pendapatan yang masuk kas pemerintah, bukan dinikmati perorangan," ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar kasus serupa di daerah lain dapat dicegah, dengan memperbaiki sistem pengelolaan aset publik dan menertibkan praktik-praktik ilegal yang merugikan masyarakat.
“Kami di Komisi III DPR RI akan terus mengawal masalah ini agar ada kejelasan hukum dan keadilan bagi masyarakat,” pungkasnya.
Penulis : Khafidlul Ulum
