Panja Jalan Tol, PKB : Bisa Optimalkan SPM Penyelenggara Layanan Tol
JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Irmawan, menilai pembentukan Panitia Kerja (Panja) Jalan Tol mempunyai nilai strategis dalam meningkatkan layanan tol di tanah air. Apalagi selama ini banyak badan penyelenggara layanan jalan tol yang belum memenuhi standar pelayanan minimal (SPM).
“Selama ini masih banyak badan penyelenggara layanan jalan tol baik BUMN maupun swasta yag belum memenuhi standar pelayanan minimal. Akibatnya kita masih sering mendengar keluhan dari pengguna jalan tol mulai dari tingginya angka kecelakaan hingga belum optimalnya sarana pendukung di rest area,” ujar Irmawan, di Jakarta, Selasa (27/5/2025).
Dia menjelaskan selama ini banyaknya kecelakaan di jalan tol diklaim sebagai bentuk ketidakhati-hatian para pengguna jalan tol. Padahal bisa jadi kecelakaan itu dipicu oleh faktor jalan tidak rata, minimnya pengawasan, hingga minimnya lampu penerangan sepanjang jalan tol. “Pengemudi tidak serta-merta disalahkan atas kecelakaan di jalan tol, mengingat fasilitas yang tidak memadai dapat menjadi faktor penyebab kelalaian,” katanya.
Irmawan menyoroti kemajuan negara lain dalam pengembangan infrastruktur jalan tol, seperti Malaysia dan negara-negara Eropa. Menurutnya, teknologi pembayaran tol yang lebih canggih, seperti sistem tanpa kartu yang memungkinkan pengguna jalan tidak perlu berhenti untuk melakukan tap in atau tap out di gerbang tol, perlu dipertimbangkan untuk diadopsi di Indonesia. “Penerapan teknologi serupa di Indonesia akan sangat membantu mengurangi potensi kemacetan di gerbang tol yang seringkali memakan waktu,” jelasnya.
Merujuk pada data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat per Maret 2025, total panjang jalan tol yang beroperasi di Indonesia mencapai 3.020,05 kilometer. Pulau Jawa memiliki jaringan jalan tol terpanjang dengan 1.832,22 kilometer, diikuti Sumatera dengan 1.021,48 kilometer.
Ketua DPW PKB Aceh ini juga menyoroti rendahnya tingkat penggunaan jalan tol di Sumatera. Padahal, pembangunan jalan tol di wilayah tersebut bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempermudah aktivitas masyarakat sehari-hari. “Ruas tol Medan-Tebing Tinggi, misalnya, masih minim peminat. Masyarakat cenderung memilih jalan arteri biasa. Ini perlu dievaluasi agar investasi jalan tol tidak sia-sia dan jalan tol tidak rusak karena kurang termanfaatkan,” tegasnya.
Selain itu, Irmawan juga menyoroti minimnya fasilitas pendukung seperti rest area dan toilet di jalan tol Aceh. “Bagaimana masyarakat akan tertarik menggunakan jalan tol jika fasilitas dasar seperti rest area saja tidak tersedia? Kita harus fokus mengoptimalkan jalan tol yang telah dibangun dengan biaya besar agar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat,” pungkasnya.
Penulis : Rach Alida Bahaweres
