Hanif Dhakiri: Insentif Pemerintah Positif, Tapi Harus Disertai Penguatan Daya Beli, Sektor Produktif, dan Keberanian Fiskal
JAKARTA— Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, M. Hanif Dhakiri, mengapresiasi langkah pemerintah yang akan menggelontorkan enam insentif fiskal mulai bulan depan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Ia juga menilai keputusan Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan sebagai sinyal positif yang menunjukkan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dalam mendorong konsumsi dan investasi.
“Ini langkah responsif di tengah perlambatan ekonomi global. Insentif seperti PPN rumah dan diskon pajak kendaraan listrik menyasar sektor dengan daya ungkit besar. Penurunan suku bunga BI pun membuka ruang likuiditas yang lebih luas bagi dunia usaha dan rumah tangga,” ujar Hanif di Jakarta, Selasa (27/5).
Namun demikian, Hanif mengingatkan bahwa mayoritas kebijakan ini berorientasi pada sisi permintaan (demand side), sehingga perlu diimbangi dengan penguatan sisi penawaran (supply side) agar tidak menciptakan distorsi dalam jangka menengah.
“Insentif akan lebih efektif jika dibarengi penguatan daya beli secara struktural, perluasan kapasitas produksi nasional, dan penciptaan lapangan kerja yang nyata. Kita butuh pertumbuhan yang berkualitas. Bukan hanya tumbuh, tapi juga menyerap tenaga kerja,” tegas Menteri Ketenagakerjaan periode 2014-2019 itu.
Ia menyoroti bahwa insentif kendaraan listrik, misalnya, harus dibarengi ekosistem industri dan infrastruktur yang memadai. Tanpa itu, konsumsi hanya akan mendorong barang impor, bukan mendorong transformasi industri nasional.
Wakil Ketua Umum DPP PKB ini juga menegaskan pentingnya keberanian fiskal dalam membiayai agenda transformasi, seperti pendidikan dan pelatihan vokasi, industrialisasi hijau, serta perlindungan sosial. “Dorongan jangka pendek itu penting, tapi jangan sampai menunda reformasi struktural yang lebih krusial untuk masa depan,” ujarnya.
Terkait ekspansi QRIS ke luar negeri, Hanif menyatakan dukungannya namun menekankan pentingnya arah strategis yang menjamin manfaat ekonomi nasional. “QRIS internasional harus membawa nilai tambah nyata bagi UMKM dan ekonomi domestik. Tapi yang lebih penting, ia harus menjadi bagian dari strategi memperkuat kedaulatan sistem pembayaran nasional dan kedaulatan digital Indonesia secara keseluruhan,” tegas anggota Dewan Pertimbangan KADIN Indonesia ini.
Ia juga mendorong adanya strategi monetisasi yang berpihak pada pelaku usaha dalam negeri, dan perlindungan terhadap data transaksi warga negara Indonesia di luar negeri.
Hanif menutup dengan menegaskan bahwa Komisi XI DPR RI akan terus mengawal arah kebijakan fiskal dan moneter agar benar-benar mendorong pertumbuhan yang inklusif, produktif, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
