Banjir dan Longsor Mulai Melanda, Komisi VIII Minta Penguatan Sistem Peringatan Dini
JAKARTA – Bencana hidrometeorologis mulai melanda sejumlah daerah. Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Mahdalena mendesak pemerintah menguatkan sistem peringatan dini sebagai bagian penanggulangan bencana untuk mengurangi korban jiwa dan harta.
“Kami berharap pemerintah menguatkan sistem peringatan dini dalam penanggulangan bencana alam yang mulai melanda sejumlah daerah. Kami berharap langkah ini bisa meminimalkan jumlah korban jiwa maupun harta,” ujar Mahdalena, Kamis (22/5/2025).
Bencana longsor dan banjir besar telah melanda beberapa daerah. Di Trenggalek, Jawa Timur, pada Senin (19/5/2025), sebanyak 10 rumah tertimbun tanah longsor, dengan enam warga dilaporkan hilang. Sebelumnya, pada Jumat (16/5/2025), sembilan orang ditemukan tewas akibat banjir bandang dan longsor di Papua Barat, tepatnya di Kampung Jim, Distrik Catubouw, Kabupaten Pegunungan Arfak, setelah hujan deras memicu luapan sungai Meyof.
Mahdalena menjelaskan bahwa sistem peringatan dini merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengelolaan risiko bencana. Sistem ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga mencakup penyebaran informasi yang akurat dan dapat diakses masyarakat secara luas.
“Indonesia berada di kawasan rawan bencana seperti cincin api Pasifik. Maka sistem peringatan dini harus dapat diterapkan secara efektif di seluruh wilayah, dan disampaikan melalui saluran komunikasi yang cepat seperti televisi, radio, serta layanan seluler. Jangan sampai bencana terjadi tanpa ada peringatan sama sekali,” tegasnya.
Berdasarkan data Geoportal Bencana Indonesia, sepanjang 1 Januari hingga 21 Mei 2025, telah terjadi 1.110 kejadian bencana. Akibatnya, 193 orang meninggal dunia, 39 orang dinyatakan hilang, 439 orang luka-luka, serta lebih dari 3 juta warga terdampak dan mengungsi. Bencana juga menyebabkan kerusakan pada 17.836 rumah dan 152 fasilitas umum, termasuk sekolah, rumah ibadah, dan fasilitas kesehatan. Jenis bencana terbanyak adalah banjir, dengan 746 kejadian tercatat.
Lebih lanjut, Mahdalena menegaskan bahwa kesiapan infrastruktur pendukung peringatan dini juga harus menjadi prioritas, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan koordinasi lintas sektor. “Sarana dan prasarana pendukung harus diperkuat dan membutuhkan keterlibatan aktif dari semua pemangku kepentingan,” ujarnya.
Selain penguatan sistem mitigasi, Mahdalena juga menyoroti pentingnya penanganan pascabencana, terutama pemulihan kondisi psikologis warga terdampak.
“Korban bencana, khususnya perempuan, anak-anak, dan lansia, perlu mendapat perhatian khusus. Mereka harus didampingi untuk mengatasi trauma yang timbul, dan kebutuhan dasar mereka harus diprioritaskan dalam penanganan darurat maupun pemulihan,” pungkasnya.
Penulis : Rach Alida Bahaweres
