Pembuatan Paspor Kerap Tersendat, PKB Desak Peningkatan Layanan Imigrasi di Daerah 3 T
JAKARTA-Anggota Komisi XIII dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Prana Putra Sohe meminta pemerintah memberikan perhatian khusus kepada Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi ataupun Kantor Imigrasi yang berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). UKK Imigrasi di daerah 3T masih membutuhkan dukungan untuk pemenuhan kerja administratif, kelengkapan sarana prasarana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga pemberian tunjangan kinerja.
“Selama ini UKK Imigrasi di daerah 3T relatif tidak diperhatikan secara optimal oleh pusat. Padahal beberapa kantor UKK Imigrasi di kawasan 3T menjadi garda depan pelayanan imigrasi karena berbatasan langsung dengan negara tetangga,” ujar Prana Putra Sohe, Kamis (27/2/2025).
Ia mengatakan, selama ini telah ada Desa Binaan yang diprakasai Kantor Imigrasi Indonesia, sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan desa tentang keimigrasian. Program ini meliputi pelatihan proses pengajuan pembuatan paspor hingga upaya mempermudah akses layanan imigrasi bagi penduduk desa.” Namun, program ini kurang optimal karena lemahnya dukungan pemerintah terkait sarana dan prasarana imigrasi sehingga memudahkan untuk pelayanan keimigrasian seperti pengajuan pembuatan paspor,” katanya.
Prana mengatakan tidak hanya di kawasan 3T, di wilayah yang relatif dengan pusat pemerintahan seperti Lubuklinggau dukungan sarana keimigrasian relatif lemah. Menurutnya
di kawasan itu, masih membutuhkan tambahan kapasitas server di Unit Kerja Kantor (UKK) Lubuklinggau. “Banyak masyarakat yang membutuhkan pelayanan keimigrasian secara cepat seperti pembuatan paspor untuk perjalanan ibadah umrah. Tapi kalau server terbatas, pastinya ini menghambat,” katanya.
UKK Lubuklinggau, kata Prana, menjadi tumpuan masyarakat dari 10 Kabupaten untuk pembuatan paspor dan pelayanan keimigrasian lainnya. Meningkatnya jumlah pemohon pengajuan paspor ini tentunya membutuhkan dukungan sarana dan fasilitas yang memadai untuk mempermudah akses keimigrasian kepada masyarakat. “Kami minta agar penggandaan server ini dilakukan tahun ini untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tambahnya lagi.
Legislator asal Dapil Sumatera Selatan I ini mengungkapkan Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan telah menerima hibah tanah dan bangunan dari Pemerintah Kota Lubuklinggau yang akan diproyeksikan untuk menjadi Kantor Imigrasi Kota Lubuklinggau. Oleh karena itu, ia meminta agar ada peningkatan status dari UKK menjadi Kantor Imigrasi Lubuklinggau. “Peningkatan status dari UKK menjadi Kantor Imigrasi ini dharapkan akan semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Lubuklinggau,” pungkasnya.
