Sebabkan Banjir Bandang, PKB Minta Moratorium Izin Tambang
JAKARTA – Tambang di wilayah Sukabumi nilai menjadi penyebab banjir bandang dan berbagai bencana hidrometeorologis. Anggota Fraksi PKB DPR RI Zainul Munasichin mendesak pemerintah untuk melakukan moratorium atau penangguhan sementara terhadap perizinan tambang, khususnya di wilayah Selatan Sukabumi.
Zainul mengatakan, dirinya sudah mendatangi sejumlah titik yang terdampak banjir di Sukabumi. Banyak warga yang menyampaikan berbagai masukan dan aspirasi terkait banjir yang menyebabkan kerusakan permukiman warga itu. “Mereka banyak mengelukan terkait maraknya pertambangan di wilayah Selatan Sukabumi yang dinilai menjadi pemicu bencana hidrometeorologis termasuk banjir bandang kemarin,” ujarnya.
Dia mengungkapkan maraknya pertambangan di wilayah selatan menyebabkan rusaknya hutan dan alam sekitar. Banyak pohon yang ditebang. Tanah di wilayah tersebut digali dan diambil isinya, sehingga lubang tambang dimana-mana. “Kondisi itu menyebabkan alam dan lingkungan rusak. Kalau alam rusak, maka akan sangat berbahaya,” ungkap anggota Komisi IX Fraksi PKB DPR RI itu.
Jika alam rusak, maka bencana akan datang. Hal itu terbukti dengan datangnya banjir bandang yang memporak-porandakan Sukabumi. Ketika hujan turun, gunung dan hutan tidak bisa menyerap air, karena kondisi gundul. Pohon-pohon yang biasanya menyerap air, sudah tidak ada lagi karena ditebang.
Maka, air hujan langsung mengalir ke bawah dan menerjang permukiman penduduk. Air hujan itu membawa berbagai material dari hutan dan gunung, mulai ranting, batangan kayu, batu, dan material lainnya. Air hujan juga menyebabkan tanah longsor. “Kerusakan alam itu menyebabkan terjadinya banjir bandang,” tegas Zainul.
Legislator asal Dapil Jawa Barat IV yang meliputi Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi itu meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi total terhadap pertambangan di Selatan Sukabumi.
Wasekjen DPP PKB itu mendesak pemerintah untuk melakukan moratorium terhadap perizinan tambang. Untuk sementara itu, perizinan harus di-stop dan dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tambang. “Stop dulu, perizinan tambang harus dimoratorium. Karena tambang ini yang menyebabkan banjir bandang,” tandasnya.
Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi, sebanyak 10 orang dilaporkan meninggal dunia. Selain banjir bandang, bencana lain juga terjadi. Seperti tanah longsor, angin kencang, dan pergerakan tanah dengan total 328 titik kejadian di 39 kecamatan.
Bencana alam itu juga juga mengakibatkan 892 kepala keluarga (KK) atau 2.871 jiwa mengungsi, sementara 3.156 KK atau 4.899 jiwa terdampak secara langsung.
