PEMINDAHAN IBUKOTA JANGAN ABAIKAN PROGRAM LAIN
Komisi V DPR RI melaksanakan Rapat Kerja dengan BAPPENAS, KemenPUPR dan Kemenhub terkait Pembiayaan dan Kesiapan Infrastruktur Rencana Pemindahan Ibukota Negara (20/11). Raker tersebut untuk menggali dan berdiskusi lebih lanjut strategi pemerintah dalam mempersiapkan pembangunan Ibukota negera baru ke Kalimantan Timur. Dalam kesempatan itu, H. Ruslan M Daud (HRD) menyampaikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo yang memiliki keberanian dan terobosan besar untuk memindahkan Ibukota negara beserta kerja keras kementerian terutama BAPPENAS, PUPR dan Kemenhub. “Ini keputusan besar, kita harus apresiasi” ucap Politisi PKB ini. Meskipun demikian, HRD mengingatkan pentingnya menyeimbangkan pembangunan Ibu kota baru dengan prioritas-prioritas di daerah lain yang sudah dimasukkan dalam Renstra 2020-2024. “Mengingat kebutuhan anggaran yang besar, saya khawatir pembangunan di daerah lain akan teraibaikan karena sumber pendapatan negara tidak bertambah signifikan” ujar HRD. Bupati Bireun periode 2012-2017 ini mengingatkan program prioritas yang sudah dicanangkan jangan sampai tidak dapat dilaksanakan karena alasan keterbatasan anggaran. "Pemerintah harus mampu memastikan tidak akan terjadi pemangkasan terhadap program-program yang sudah diprioritaskan di daerah lain," tambah Politisi yang dipercayakan oleh Ketua Umum DPP PKB Gus Muhaimin Iskandar duduk di Komisi V. Dalam rapat kerja tersebut, ada beberapa persoalan mendasar yang disoroti para pimpinan dan anggota Komisi V. Diantaranya adalah persoalan yuridis yakni kebutuhan akan adanya payung hukum karena saat ini belum ada legal standing untuk mengalokasikan anggaran. Selanjutnya persoalan dampak lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya serta kearifan lokal.
