PKB Minta Menkeu Timbang Kembali Rencana Kenaikan Cukai Tembakau
JAKARTA - Ketua DPP PKB bidang Ketenagakerjaan dan Migran Dita Indah Sari meminta Menkeu Sri Mulyani menimbang kembali rencana kenaikan cukai tembakau 23 persen pada tahun 2020. Menurutnya, hal tersebut akan memberatkan para petani.
"Sebab kenaikan ini terlalu besar, lebih dua kali lipat dari kenaikan pada tahun 2018 yang rata-rata sebesar 10.48 persen. Apalagi kenaikan Harga Jual Eceran (HJE) sampai dipatok 35 persen. Ini akan membunuh industri tembakau. Dan yang paling dulu kolaps adalah petani, pekerja rokok dan pabrik rokok kecil-menengah," ujar Dita di Jakarta, Selasa (17/09).
Kenaikan cukai dan HJE sebesar itu diyakini akan membuat volume permintaan turun drastis. Akibatnya, pembelian tembakau petani oleh pabrik rokok akan menurun. Lalu industri ini mati pelan-pelan dan orang kehilangan pekerjaan.
"Ada 150 ribu buruh pabrik rokok, 90 ribu karyawan pabrikan, 1,6 juta petani cengkeh, 2,3 juta petani tembakau. Belum pedagang ecerannya 2,9 juta orang. Itu efek dominonya. Lagipula rata-rata pekerja pabrik tembakau adalah perempuan, usia tua dan low skill. Industri mana lagi yang mau terima mereka? Tidak ada," imbuh Dita.
Jelas dia, PKB memahami kesulitan neraca penerimaan pemerintah. Selain kenaikan cukai, pemerintah juga ingin menggenjot PPN dari tembakau. Namun jangan dengan besaran yang membunuh industri.
"Cukai tidak naik sebesar itu saja industri ini sudah menurun. Tahun 2012 ada sekitar 1.000 pabrikan, sekarang tersisa 456 saja. Kenaikan sebesar ini adalah zero-sum game bagi kita semua. Tidak ada yang menang pada akhirnya, semua kalah. Dan yang kalah duluan adalah yang kecil," tambah Dita.
Menurutnya, kenaikan di angka rata-rata 15 persen masih realistis.
"Tentu golongan Sigaret Kretek Tangan yang padat pekerja akan naik di bawah itu. Dan Sigaret Putih Mesin pasti di atas itu. Jadi cukai tetap naik, pemerintah dapat tambahan uang untuk menambal defisit, namun industri tidak mati. Kami minta dipertimbangkan lagi," tutup Dita
