GUS AMI PAPARKAN ISLAM KEMANUSIAAN DI INGGRIS
LONDON - Ketua Umum PKB, Gus AMI, menggelar pertemuan dengan para pembuat kebijakan utama dalam Pemerintahan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson sebagai upaya peningkatan kerja sama dalam berbagai bidang antara pemerintahan Republik Indonesia (RI) dan Kerajaan Inggris. Mulai dari kerja sama hubungan diplomatik bilateral, perdagangan, keamanan dan geopolitik, senin (16/09).
Pertemuan itu difasilitasi oleh “Bayt Ar Rahmah”, sebuah organisasi dakwah Islam yang didirikan oleh K.H. A. Mustofa Bisri di North Carolina, Amerika Serikat, pada tahun 2014 yang lalu dan diselenggarakan di markas think-thank Inggris yang sangat berpengaruh, Policy Exchange.
Gus AMI memaparkan, Nahdlatul Ulama (NU) telah lama memulai upaya mengembangkan peran di Inggris pada momentum yang amat krusial baru-baru ini, ketika Kerajaan Inggris mencari mitra baru setelah keluar dari Uni Eropa (Brexit) dan berkepentingan untuk menjalin hubungan dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara.
Dalam satu tahun terakhir ini, kata dia, partai-partai politik utama di Eropa telah memandang NU dan PKB sebagai mitra penting yang memiliki kemampuan dan otoritas keagamaan.
"Maka adanya keterlibatan Nahdlatul Ulama dan PKB di Eropa, kami rancang untuk mengoperasionalkan Deklarasi Gerakan Pemuda Ansor tentang peta jalan “Islam Untuk Kemanusiaan” (“Al Islam lil Insaniyyah”). Hal ini kami lakukan dengan mendorong munculnya konsensus masyarakat untuk menolak setiap upaya memperalat Islam sebagai senjata politik," ujar Gus AMI yang juga wakil ketua MPR RI.
Dalam kesempatan itu, Ia juga memaparkan pandangan-pandangan Islam yang perlu direkonteksualisasi. Di antaranya mengenai hubungan muslim-nonmuslim; tidak boleh ada permusuhan atas dasar identitas agama.
"Umat Islam harus menyatu secara harmonis dengan masyarakat dunia. Untuk itu, diperlukan rekontekstualisasi pandangan-pandangan keagamaan yang menghalangi integrasi dan transformasi mindset umat Islam untuk mendapatkan pandangan baru yang mendorong integrasi dan perdamaian," ujarnya.
Selanjutnya mengenai persoalan negara, NU menolak ideologi khilafah dan melegitimasi negara-bangsa. Juga soal hukum nasional, NU melegitimasi sistem hukum hasil proses demokrasi dan tidak menjadikan syariah sebagai alasan untuk menentangnya.
”Tentang konflik-konflik bernuansa agama yang sedang berlangsung, NU menolak melibatkan diri kedalam konflik atas dasar membela sesama muslim, tapi memperjuangkan perdamaian,” katanya.
Selaras dengan itu, PKB menyarankan agar masyarakat Eropa, khususnya kalangan politik, mengelola isu imigrasi dan keamanan terkait Islam secara obyektif dan realistis, tanpa menutup mata terhadap problem-problem yang memang ada di dalamnya dan tanpa prasangka primordial.
Setelah pertemuan di Policy Exchange tersebut, dua orang utusan Bayt Ar Rahmah membawa pesan Muhaimin Iskandar ke sebuah pertemuan tertutup berikutnya di 10 Downing Street bersama pembantu-pembantu terdekat Perdana Menteri Boris Johnson.
