|  | 

Berita Nasional

Ketua Fraksi PKB: Munas dan Konbes Menjadi Spirit bagi Fraksi PKB Untuk Perjuangkan Aspirasi Para Kiai

MATARAM – Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlotul Ulama tahun 2017 di Mataram Lombok, Nusa Tenggara Barat dilaksanakan tanggal 22 hingga 26 November 2017. Ribuan Ulama dari seluruh nusantara berkumpul di Pulau Seribu Masjid ini guna membahas masalah-masalah krusial yang muncul akhir-akhir ini.

Ketua Fraksi PKB DPR RI, Hj. Ida Fauziyah, yang menjadi salah satu peserta dalam Komisi Bahtsul Masa’il Qonuniyah menuturkan pihaknya ikut terlibat secara langsung dalam komisi ini, karena dalam pembahasan komisi ini sangat berkaitan dengan tugas dan fungsi DPR.

“Isu-isu yang dibahas adalah isu-isu yang terkait dengan RUU (Rancangan Undang-Undang) yang dibahas di DPR, bagi kami Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Berkepentingan sekali untuk menyerap secara langsung pandangan pikiran dari para kiai di munas dan konbes ini,” jelas Ida saat ditemui di sela-sela Bahtsul Masail di Pondok Pesantren Darul Falah, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jum’at 24/11/2017.

Menurut Ida, melalui Munas Dan Konbes ini menjadi spirit bagi Fraksi PKB untuk terus memperjuangkan aspirasi pandangan para kiai.

“Bagi kami, (Munas dan Konbes ini) menjadi spirit tersendiri ketika mengalami banyak hambatan ketika proses pembahasan. Dengan rekomendasi-rekomendasi ini kita semangat lagi untuk terus memperjuangkan aspirasi pikiran dan pandangan para kiai,” jelasnya.

Komisi Bahtsul Masail Qonuniyah adalah salah satu Komisi yang membahas hal-hal berkaitan dengan RUU. Ada sembilan masalah yang dibahas, diantaranya RUU Lembaga Keagamaan dan Pesantren, RUU Anti Terorisme, Distribusi Lahan untuk Kesejahteraan Rakyat, Tata Regulasi untuk Penggunaan Frekuensi, RUU Komunikasi Publik, RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), RUU Etika Berbangsa dan Bernegara, RUU Larangan Minuman Beralkohol, dan Manhaj Qonuniyah.

Berkaitan dengan pembahasan KUHP, Ketua Lembaga Kesejahteraan Keluarga Pengurus Besar Nahdlotul Ulama (LKK PBNU) ini mengatakan hasil munas dan konbes ini akan manjadi usulan dalam pembahasan RUU di DPR.

“Yang didorong oleh Munas dan Konbes ini adalah akselerasi pembahasannya. Nah ini kan sudah lama menjadi mandat pemerintah dan DPR untuk menyelesaikan RUU KUHP agar kita punya RUU yang bukan warisan kolonial,” pungkasnya.[]

Related Articles