Taufiq: Permasalahan Sawit Bukan Barang Baru, Harus Bisa Diatasi oleh Pemerintah
JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Taufiq R. Abdullah mengharapkan pemerintah bisa mengatasi dan mengantisipasi terjadinya tindakan diskriminasi terhadap kelapa sawit yang dilakukan oleh Uni Eropa. Hal tersebut Taufiq ungkapkan menyusul pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta Uni Eropa menghentikan diskriminasi terhadap kelapa sawit saat berbicara di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kemitraan ASEAN-Uni Eropa di Manila, Filipina, Selasa (14/11) kemarin.
“Sebenarnya permasalahan kelapa sawit ini bukan barang baru bagi kita, dan harusnya itu bisa diatasi bahkan diantisipasi oleh pemerintah,” ucap Taufiq di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kams 16/11/2017.
Sebagai produsen kelapa sawit, lanjut Politisi Dapil Jawa Tengah VII ini, kita yang seharusnya bisa mengatur pasar. Kedua, negara juga harus berpikir produksi sawit tidak dilempar ke pasar internasional dalam bentuk bahan mentah. Menurutnya, harus ada upaya dari negara untuk menciptakan industri-industri olahan, sehingga petani sawit dapat melempar ke pasar dalam harga yang maksimal.
“Di Indonesia ada industri pengolahan sawit, harganya akan lebih mahal daripada kita ekspor. Bayangkan kita yang memproduksi tapi ketika dilempar ke pasar internasional harus melalui negara-negara yang bukan produsen,” papar Taufiq.
Taufiq menambahkan, diskriminasi terhadap kelapa sawit itu terjadi karena Indonesia lemah. Kita tidak memiliki jaringan yang kuat di internasional. Sehingga Indonesia harus memegang jejaring ini. Disamping itu pemerintah juga harus melakukan upaya diplomasi, serta harus interaksi dengan produsen sawit itu sendiri. Karena berbicara pasar tentu kita bisa melakukan upaya agar jangan sampai mereka yang menentukan pasar.
Sebagaimana diketahui, dalam siaran pers Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden dikatakan bahwa Presiden Joko Widodo meminta Uni Eropa menghentikan diskriminasi terhadap kelapa sawit. Kampanye hitam terhadap kelapa sawit dianggap merugikan baik ekonomi, maupun citra negara produsen sawit.[]
