FPKB Akan Fasilitasi Petani Tebu dengan Dirjen Pajak
JAKARTA – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) menerima aduan dari para petani tebu terkait besaran Pajak Pertambahan Nilai (PPn) 10 persen yang dibebankan kepada mereka. Pasalnya, PPn 10% yang dibebankan kepada sector bahan pokok sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Sekretaris FPKB, Cucun Ahmad Syamsurijal membenarkan hal tersebut. Dia mengatakan, para petani tersebut menyampaikan aspirasinya kepada FPKB sebagai penyambung lidah kepada pembuat regulasi. Menurut Cucun pihaknya sudah menyampaikan hal tersebut kepada Dirjen Pajak.
“Jelas kita sudah sampaikan, tadi juga dibahas pada rapat pleno fraksi sesuai dengan leading sectornya,” terangnya saat ditemui usai rapat pleno FPKB di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis 6/7.
Cucun mengatakan, para petani ini menyampaikan aspirasinya kepada FPKB karena dipercaya sebagai penyambung lidah kepada pembuat regulasi, termasuk mirta-mitra yang ada di Komisi IV, Komisi VI dan Komisi XI.
“Tapi ini lebih ke Komisi XI, karena terkait perpajakan,” terangnya.
Cucun menambahkan, pihaknya sudah menyampaikan aduan tersebut kepada Menteri Keuangan. dia menjelaskan, kedatangan para petani tebu tersebut
mengeluhkan terkait PPn 10 persen yang sebenarnya hal itu sudah dicabut oleh keputusan MK.
“Yang pada awalnya komoditas gula ini tidak termasuk dalam komoditas 11 bahan yang menjadi kebutuhan rakyat. kini komoditas gula yang banyak dibutuhkan rakyat tidak terkena pajak 10%,” terangnya.
Legislator asal Bandung Selatan ini mengaku, sudah ada jawaban dari Dirjen Pajak terkait hal ini. Menurutnya, para petani yang terkena dampak ini akan difasilitasi untuk dipertemukan sesuai dengan janji dari Dirjen Pajak.
“Ada solusi, seperti apa bentuk regulasi atau mereka diberikan satu kemudahan. Nanti ada kebijakan-kebijakan lah dari Dirjen Pajak. Dialog yang akan kita fasilitasi antara petani tebu dengan pemerintah, terutama kementerian keuangan dalam hal ini Dirjen Pajak,” ujarnya. []
