Arzetti: Bebas Visa 169 Negara Perlu Dievaluasi
JAKARTA - Kebijakan bebas visa yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 telah membebaskan 169 Negara dari kewajiban memiliki visa untuk tujuan kunjungan ke Indonesia. Kebijakan tersebut menyusul setelah sebelumnya dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 bebas visa diberikan kepada 45 Negara.
Menurut pemerintah, ada persentase kenaikan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Indonesia dari negara-negara yang mendapat fasilitas bebas visa. Namun, menurut anggota DPR RI Komisi X, Arzetti Bilbina, data tersebut perlu diteliti lebih mendalam.
"Saya sepakat jika kebijakan bebas visa memang meningkatkan jumlah kunjungan wisman ke Indonesia pada tahun 2016. Sebab cara yang sama yang dilakukan di singapur, malaysia dan thailand juga terbukti ampuh untuk menggaet wisman. Namun itu bukan faktor tunggal," terang Arzetti, senin 06/02.
Arzetti menilai banyak faktor yang membuat peningkatan wisman selama 2016. Salah satunya keberpihakkan pemerintah dan DPR untuk memajukan pariwisat melalui peningkatan anggaran Kementrian Pariwisata (Kemenpar). Arzetti mencatat, tahun 2015, anggaran Kemenpar yang sebesar Rp. 2,47 T bertambah menjadi Rp.4,22T pada tahun 2016.
"Untuk masuk dalam jajaran top industri pariwisata kelas dunia, selayaknya porsi anggaran dinaikkan untuk kebutuhan kepariwisataan. Misalnya saja promosi, untuk promosi internasional tidaklah sedikit."
"Selain itu, Turis datang kesini bukan karena adanya bebas visa. Tetapi karena indahnya destinasi wisata yang mereka nikmati dan adanya infrastruktur yang mendukung. Maka perlu banyak pembenahan di sana-sini. Kita juga tidak mau wisman dari berbagai negara berbondong-bondong datang ke Indonesia, tetapi justru mereka kecewa, tidak sesuai dengan espektasi, dan menceritakan pengalaman yang buruk tentang wisata karena kita belum siap secara infrastruktur dan manajemennya," paparnya lagi.
Karena itu, Arzetti pun memita perlu ada evaluasi atas kebijakan bebas visa tersebut. "Dari 169 negara yang telah bebas visa, Kemenpar harus memaprkan data negara mana saja yang kunjungan wismannya meningkat kunjungannya dan mana yang tidak. Evaluasi terhadap kebijakan bebas visa saya kira sangat perlu, selain ada efek positif terhadap pariwisata juga ada efek negatif dari segi keamanan negara," tukasnya.
