Lengkap, Rekomendasi Hasil Halaqoh Ulama-Rakyat
JAKARTA - Halaqoh ulama-rakyat DPP Partai Kebangkitan Bangsa bertajuk "Tabyaun Konstitusi" telah selesai dilaksanakan. Sekjen DPP PKB, Abdul Kadir Karding menyampaikan, dalam acara yang digelar selama dua hari ini, para ulama telah membahsa beberapa rekomendasi.
Acara yang bertajuk "tabayun konstitusi" ini menghasilkan beberapa hal yang menjadi kesepakatan para kyai dan ulama dalam beberapa hal regulasi dan kebijakan. "Perlu saya sampaikan, kami menghasilkan beberapa poin untuk disampaikan ke pemerintah, DPR, MPR, kepada stakeholder, PBNU, pondok-pondok pesantren sebagai ikhtiar dalam rangka menyumbangkan solusi untuk kepentingan bangsa," ujar Sekjen DPP PKB Abdul Kadir Karding di Hotel Best Western, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa 29/11.
Poin-poin hasil halaqoh ulama-rakyat ini, antara lain:
1. Mengapresiasi dan menghormati upaya kuat pemerintahan Jokowi melakukan gerakan revolusi mental. Maka para ulama melihat sentuhan revolusi mental yang sesungguhnya adalah melalui pengembangan pendidikan. Namun sayangnya, pendidikan dalam kontek ke-Indonesiaan belum ditangani secara proporsional antara pendidikan umum dan pendidikan agama. Padahal yang paling konsisten melakukan pendidikan revolusi mental selama ini adalah para kyai melaui instrumen pesantren dan madrasah. Karena itu dalam hal ini, ada tiga hal yang direkomendasikan:
a. Mendorong agar RUU pendidikan madrasah dan Pondok Pesantren segera dibahas dan disetujui menjadi Undang-undang yang berlaku di negeri ini.
b. Mendorong pemerintah bersikap adil dalam memberikan dorongan sistem pendidikan pesantren dan madrasah yang selama ini belum memperoleh perhatian yang semestinya.
c. Mengusulkan restrukturisasi kelembagaan Kementerian Agama RI utamanya Dirjen Pendidikan Islam agar diubah menjadi dua dirjen; yaitu dirjen yang menangani pendidikan madrasah dan dirjen yang menangani pendidikan pondok pesantren dan Pendidikan Tinggi Islam.
2. Para ulama siap menjadi bagian dalam mencegah dan memberantas narkoba dan terorisme. Dalam kontek narkoba, pesantren siap menjadi salah satu tempat rehabilitasi narkoba. Sedang dalam hal terorisme, siap mengembangkan dialog islam sebagai agama rahmatan lil'alamin serta siap ikut melakukan deradikalisasi terhadap faham-faham dan gerakan yang ada.
3. Dalam rangka meningkatkan hubungan komunikasi pemerintah dengan rakyat para kyai siap menjadi komunikator yang menyambungkan kebijakan dan program kepada seluruh masyarakat.
4. Pemerintah didorong untuk menciptakan sistem pemilu yang lebih berkeadilan dan mengakomodir "one man, ane vote, one velue".
5. Setelah tabayun dalam halaqoh ini, para kyai berpandangan tidak perlu tabu dalam mengkritisi perubahan kelima dalam UUD 45 dengan syarat kehati-hatian serta terfokus hanya pada pasal-pasal yang dianggap liberal yg jauh dari nilai pancasila.
