Arzeti Tanggapi Positif Penghapusan UN
Jakarta - Anggota Fraksi PKB DPR RI, Arzeti BilBina menanggapi positif Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) atas rencananya dalam menghapuskan Ujian Nasional (UN).
“Saya sudah lama mencermati bagaimana pro dan kontra di masyarakat, para ahli dan pemangku kebijakan terkait UN terhadap peningkatan pendidikan anak-anak kita. Baik yang mendukung maupun yang menolak adanya UN ini memiliki alasan dan argumen yang menurut saya sama-sama kuat. Jika UN ditiadakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof Dr Muhadjir Effendy, saya salah satu orang yang menyambut positif hal ini”, jelas Arzeti saat ditemui di ruangannya, Selasa (29/11).
Menurutnya, beberapa tahun terakhir ini, UN merupakan momok yang menakutkan bagi semua elemen sekolah.
"Hal ini justru membuat anak hanya menghafal soal, bukan memahami materi yang diajarkan oleh gurunya. Sehingga, Anak-anak kita mirip seperti robot. Belum lagi, waktu bermain mereka habis untuk mengikuti les mata pelajaran, dan tentu ini mengganggu perkembangan anak."
Padahal, tambahnya, harapan semua orang tua saat anaknya bersekolah adalah agar anak mampu memahami ilmu pengetahuan yang bisa bermanfaat di masa depan dan memiliki kecerdasan emosional dengan budi pekerti yang baik. Bukan hanya murid, sambung Arzeti, para guru sangat terbebani ketika UN tiba, reputasinya ikut dipertaruhkan jika anak didiknya tidak lulus UN.
“Asumsi saya kenapa akhir akhir ini budi pekerti anak jaman sekarang menurun, karena asupan ilmu tentang budipekerti, intergritas sedikit didapatkan anak ketika di sekolah. Guru saat ini hanya fokus bagaimana anak didiknya lulus mata pelajaran yang di ujikan dengan nilai yang bagus”.
“Sebagai orang tua dan juga pernah berprofesi sebagai pekerja seni menyadari betul bahwa minat, bakat dan kreativitas setiap anak itu sangat beragam. Sekolah merupakan salah satu tempat anak menemukan jatidirinya dan juga talenta yang harus dikembangkannya,” tutur mantan pemain sinetron ini.
Dia menjelaskan, Setiap anak punya kelemahan dan kelebihannya masing-masing, itulah sebabnya saya sangat sepakat ujian akhir siswa diserahkan kepada otoritas sekolah. Karena, tegasnya, mereka yang tahu perkembangan dan potensi anak didiknya sendiri bukan negara melalui tangan Ujian Nasional-nya.
“Point saya yang terakhir adalah negara boleh saja memaksakan UN asalkan standar pendidikan kita mulai dari ujung timur dan ujung barat Indonesia sudah setara dan merata.”
“Sementara ini, pemerintah melalui Kemendikbud sebagai leading sektor pendidikan kita masih banyak PR, misalnya ketimpangan antara pendidkan di jawa dan di luar jawa, peningkatan kualitas guru, penerapan kurikulum, rendahnya budaya literasi di sekolah, dan masalah sarana dan prasarana sekolah ini yang harus diselesaikan dulu. Untuk saat ini baiknya ujian atau evaluasi dalam skala nasional yang diselenggarakan oleh pemeritah hanya dijadikan sebagai patokan atau pemetaan lembaga pendidikan dan bukan untuk menentukan atau menghakimi kelulusan siswa,” terang Anggota Komisi X itu.
