DPR Bersuara Keras Kritik Kebijakan Impor Cangkul
JAKARTA - DPR RI bersuara keras kebijakan Pemerintah Joko Widodo tentang impor cangkul dari China. Protes lantang disampaikan Wakil Ketua Komisi IV, Daniel Johan, yang menilai kebijakan tersebut tidak berpihak pada industri kecil dalam negeri.
"Industri yang bisa dihasilkan Indonesia apalagi industri kecil seharusnya diandalkan oleh pemerintah. Jangan segala hal tergantung dengan impor," ungkap Daniel, selasa 01/11.
DJ (sapaan Daniel Johan), pemerintah seharusnya konsisten membangun industri hilir di segala bidang di Indonesia. Hal demikian bertujuan agar nilai tambahnya kembali untuk Indonesia.
"Masa cangkul saja impor, kasihan industri cangkul yang sudah ada di Indonesia," tukas DJ yang juga Wasekjen DPP PKB.
Cangkul impor sebanyak 86.000 unit asal China diimpor PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI). Cangkul impor ini sebenarnya sudah terjadi sejak lama yang tak lepas dari fenomena kelebihan produksi (over supply) baja di China.
Sebelumnya, kebutuhan cangkul masih bisa dipenuhi dari produksi oleh BUMN, PT Bima Bisma Indra (Persero) atau BBI. Termasuk cangkul yang diproduksi pengrajin pandai besi di sejumlah daerah. Namun, produksi cangkul dengan bahan baku besi baja yang disuplai PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) yang harganya lebih mahal, memaksa BBI menghentikan produksi cangkul.
Padahal Dari sisi kualitas cangkul produksi dalam negeri jauh lebih bagus dari punya China. Besinya juga berkualitas dan tanpa ada sambungan las, hanya kalah di harga.
