Isu Harga Rokok Naik Sampe 50 Ribu Resahkan Petani, PKB Minta Pemerintah Klarifikasi
JAKARTA - Isu kenaikan harga rokok yang gencar disiarkan di berbagai media telah membuat resah para petani tembakau. Sekretaris Jendral DPP PKB, Abdul Kadir Karding pun meminta pemerintah segera melakukan klarifikasi atas isu tersebut.
Sebab, menurut Karding, meski broadcast yang disebar bertubi-tubi tersebut tidak memiliki keshahihan. Namun diidikasikan, dibalik informasi terkait ada skenario untuk membuka keran impor tembakau yang lebih murah.
"Harga rokok, berhubungan erat dengan cukai rokok, sesuai UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Setiap rencana kenaikan, harus didiskusikan dengan industri. Namun harus disikapi, Isu kenaikan harga rokok, menyebabkan petani tembakau resah, para petani sampai menduga isu ini adalah skenario untuk membuka keran impor tembakau yang lebih murah,” ujar Abdul Kadir Karding, Senin (22/8) siang.
Anggota DPR FPKB Komisi III ini menegaskan bila pemerintah membiarkan isu harga rokok berlarut-larut akan dapat mengganggu perekonomian. Berdasar catatannya, pada 2015 saja, sumbangan sektor pertembakauan dari cukai mencapai Rp 139,1 triliun. “Itu baru dari cukai, kalau plus pajak, setiap tahunnya bisa mencapai Rp 170 triliun,” ujarnya.
Kadir menghitung orang yang bekerja dalam rangkaian produksi tembakau, industri kretek, cengkeh, dan perdagangannya bisa menyerap sekitar 30-35 juta tenaga kerja. Belum termasuk usaha lain yang bergerak karena tembakau, seperti advertising, jasa transportasi barang, pedagang kaki lima dan sektor informal yang menopang ekonomi Indonesia saat krisis.
Sebagai salah satu sumber pendapatan nasional yang strategis, siginifikan bagi penerimaan negara dan menopang ekonomi rakyat, menurut Kadir, pemerintah sebaiknya tidak main-main atau mendiamkan saja isu kenaikan harga rokok.
Kadir menegaskan, walau Indonesia tidak meratifikasi FCTC, namun dari sisi regulasi, pemerintah telah melakukan pengendalian dampak tembakau rokok yang dianggap buruk. Yakni melalui Undang-Undang Kesehatan, peraturan pemerintah, maupun peraturan daerah yang semuanya ditujukan untuk menjadikan tembakau lebih aman.
