“MKD Hadir Bukan Untuk Menghukum, Melainkan Menjaga Kehormatan”
JAKARTA - Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI, Kyai Haji Maman Imanulhaq, mengatakan MKD sebagai alat kelengkapan DPR yang berfungsi untuk menjaga marwah dan kehormatan terus mendapat perhatian posistif dari publik. Sebab itu kinerja MKD harus terus ditingkatkan demi menjaga marwah dan kehormatan anggota DPR
"Kita melihat bahwa MKD ini terus jadi perhatian publik dibanding ketika masih BK (badan kehormatan). Nah, di satu sisi hal ini tentu menjadi kebahagiaan karena kerja kita mendapat respon dari publik. Tapi disisi lain ada juga sidang yang memang sifatnya harus tertutup dan disamping itu di ruang sidang yang lama itu suasanya terlalu ramai sementara disini lebih representatif dan juga dekat dengan masjid," ungkap Maman usai cara peresmian ruang baru MKD, kamis 28 juli 2016.
MKD yang semula bersidang di lantai dua gedung nuantara 2, kini dialihkan di lantai dasar lobby utama gedunng nusantara satu. Peresmian tersebut dilakukan oleh pimpinan DPR dan juga seluruh pimpinan dan anggota MKD.
Maman Imanulhaq yang juga wakil sekretari fraksi partai kebangkitan bangsa berharap dengan adanya ruang baru ini, MKD dapat melaksanakan fungsinya lebih efektif. "MKD itu hadir bukan untuk menghukum anggota DPR, melainkan menjaga kehormatan anggota DPR. Padahal kita juga sering melakukan kunjungan-kunjungan baik ke Mabes Polri maupun polda-polda serta KPK. Agar, misalnya ada kasus perdata tidak direspon dan tebengkalai karena harus meminta surat persetujuan presiden. Saya kira, kalau sudah ada komunikasi yang dilakukan oleh MKD, tidak perlu ada surat izin seperti itu," paparnya.
Selain itu, Maman menambahkan, dengan adanya ruang baru MKD ini bisa menjadi tempat konsultasi para anggota DPR. Sebab banyak juga kasus-kasus yang dilaporkan ke MKD ternyata hanya untuk menarik MKD dalam peta konflik.
"Orang melaporkan ke MKD tanpa kreteria dan bukti hanya untuk melakukan pemerasan terhadap anggota DPR. Hanya modus agar isunya mencuat kemudian yang bersangkutan didrop dalam hukuman publik, kita tidak ingin itu terjadi. Maka itu, saya menekankan MKD itu untuk menjaga kohormatan anggota DPR," tukas pengasuh pesantren al Mizan Majalengka ini.
