Jelang Ramadhan, DJ Minta Pemerintah Tak Buat Kebijakan Rugikan Petani, Pedagang, & Masyarakat
JAKARTA - Kenaikan harga pangan dan sembako pasti terjadi memasuki bulan ramadhan. Permintaan pasar yang tinggi dengan stok kebutuhan yang terbatas, kerap kali diselesaikan jelan jalan pintas oleh pemerintah melalui impor. Padahal, Menteri Pertanian yang selalu mengatakan bahwa harga pangan akan terkendali. Kenyataannya, mendekati Bulan Puasa tahun ini, pasokan pangan tidak berjalan baik, senin 30/05.
Kritik inilah yang disampaikan tegas wakil ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, kepada pemerintah. Menurut Daniel, daripada pemerintah mengimpor barang kebutuhan pokok masyarakat, lebih baik membuat kebijakan terbatas. Semisal penetapan harga eceran tertinggi (HET) selama bulan Ramadhan dan Lebaran 1437H.
"Pemerintah harus memastikan petani dan pedagang untung optimal namun tetap dalam batas wajar. Sementara konsumen yang sedang berpuasa dan lebaran tidak menghadapi harga terlalu tinggi," ujar Daniel Johan yang juga wasekjen DPP PKB ini.
Sebagai contoh adalah ketersediaan bawang merah. Baru-baru ini Menko Perekonomian Darmin Nasution mengungkap rencana pemerintah melakukan impor. Di sisi lain, Mentan Amran tidak setuju karena mengklaim produksi surplus.
“Itu kan tidak sinkron. Entah datanya ngaco, atau memang pelaksana kebijakan tidak jalan. Selama ini kan Mentan selalu mengatakan bahwa harga pangan akan terkendali. Kalau memang mentan meyakini bahwa suplai lebih tinggi dari permintaan, seharusnya tidak impor,” ujar Daniel.
DJ, sapaan akrabnya, berharap jangan lagi ada pro-kontra di internal pembantu presiden. Ia justru menegaskan harus ada koordinasi yang baik antar menteri kabinet kerja agar petani untung, pedagang tidak dirugikan dan masyarakat mendapat harga yang terjangkau. "Yang harus dipastikan adalah koordinasi distribusi pangan agar tidak terhambat. Pasokan memang besar dari permintaan dan itu akan jamin stabilitas harga," tuturnya.
