FKPB: Ekonomi Kreatif Film Nasional Penyokong Pembangunan
JAKARTA - Perfilman Indonesia terus mengalami kebangkitan. Beberapa film karya anak bangsa bahkan tembus dengan jumlah penonton lebih dari 6juta orang dan diantaranya mendapat masuk box office movie. Namun sayangnya, sebagai industri, perfilman Indonesia belum mampu menjadi penyokong pembangunan bangsa.
Padahal, menurut Ketua Fraksi PKB Ida Fauziyah, perfilman Indonesia memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. "Penerimaan Domestik Bruto (PDB) dari bidang industri kreatif masih didominasi oleh fashion dan kuliner. Padahal perfilman juga memiliki potensi yang sama. Kita menunggu ini bisa terealisasi," ungkap Ida Fauziyah dalam sambutannya di diskusi publik FPKB, rabu 27/04.
Ida berpendapat, harus ada solusi untuk mengembangakan perfilman nasional. Lebih lanjut, Ida juga menyayangkan film nasional yang belum mendapat ruang penuh di masyarakatnya. "Sayangnya, tiap kali liburan misalnya, anak-anak kita lebih mencari film-film dari luar. Ini artinya, film nasional kita belum menjadi 'tuan rumah' di rumaha sendiri," sindirnya.
Sementara itu, anggota komisi X DPR RI Krisna Mukti menyoroti regulasi tentang perfilman yang menyebabkan lemahnya perkembangan film nasional. "Bahkan PARFI (persatuan artis film Indonesia) dan Badan Perfilman Indonesia (BPI) sebagai lembaga perfilman, itu tidak dapat anggaran dari APBN. Padahal, kita tahu pendanaan menjadi hal penting dalam soal perfilman."
"Pun soal pelaksana regulasi. Bidang perfilman terus mengalami pergantian koordinasi dengan berbagai kementerian yang berbeda. Ini menyebabkan pelaksana regulasi bidang perfilman jadi simpang siur. Akibatnya, tidak ada tata kelola produksi film lokal dan impor," papar legislator yang juga pernah menjadi artis sinetron ini.
Senada dengan Krisna, aktor senior Roy Marten juga menilai peran pemerintah dalam mengembangkan film nasional masih sangat kurang. Menurutnya, selain menyokong produksi film lokal, pemerintah juga harus mengatur tayangan-tayangan film impor yang masuk ke dalam negeri.
"Ini kan film-film di Bioskop hanya diatur oleh satu orang. Dia yang menguasai bioskop 21 di Indonesia, Beni Suherman. Ini jelas monopoli. Sementar pemerintah diam, tidak mengatur hal ini," tukas Roy.
Diskusi publik yang digelar Fraksi PKB ini mengambil tema "menggerakkan potensi ekonomi kreatif bidang perfilaman di tengah pasar global". Hadir sebagai nara sumber anggota DPR RI Komisi X Krisna Mukti, Aktor Senior Roy Marten, Ketua PARFI Aa Gatot Brajamusti, dan artis dan model Okie Agustina.
