Tujuan Tax Amnesty Itu Baik, Tapi Targetnya “Nendang” atau Tidak?
JAKARTA - Rancangan undang-undang pengampunan pajak atau tax amnesty telah mulai dibahas di DPR. Meski menjadi kontroversi, dari sudut penerimaan negara atau pun repatriasi, tujuan RUU yang diajukan pemerintah tersebut dipandang mampu menguatkan perekonomian Indonesia. Hal ini disampaikan Kapoksi Kapoksi komisi XI Fraksi, PKB Bertu Merlas dalam diskusi publik di ruang Fraksi PKB bertajuk "Mengurai Kontroversi RUU Tax Amnesty".
Bertu berpedapat tax amnesty perlu didukung. Karena dengan adanya pengampunan pajak ini, devisit anggaran penerimaan negara dapat terbantu. "Sebagimana disampaikan Kemenkeu saat rapat kerja, draft RUU ini punya tujuan jangka panjang dan pendek. Salah satunya membantu devisit anggaran penerimaan negara di tahun 2016. Kedua repatriasi, yakni pengembalian uang-uang rakyat Indonesia yang terparkir di luar negeri," ungkap Bertu dalam diskusi publik di ruang Fraksi PKB, Komples DPR Senayan, Jakarta.
Meski demikian, Bertu juga memberikan beberapa catatan kritis terkait tax amnesti ini. Terutama terkait besaran target yang bisa dicapai pada setiap tahunnya. "Pertama terkait target penerimaan yang dapat dicapai. Sebab tax amnesty ini akan berlaku sampai tiga tahun kedepan. Nah, target tahun ini itu 'nendang' atau tidak? Kalau tidak, kenapa tidak menunggu AEOI (Automatic Exchange Of Information) diberlakukan pada 2017 nanti. Kan manafaatnya akan lebih besar," papar Bertu.
Selain itu, lanjutnya, potensi perbankan juga perlu pembenahan. Sebab, menurut informasi, uang-uang tersebut jumlahnya mencapai 11.0400 Triliun lebih. "Nah, perbankan kita hanya mampu menampung sekitar 800 Triliaun. Ibaratnya, ini kapastias ember yang kita punya tidak akan mampu menampung. Akan lober dan ini justru tidak baik untuk perekonomian kita," terangnya lagi.
Karena itu, untuk mensukseskan tujuan dari tax amnesty, Bertu mengatakan perlu banyak hal yang mesti disiapkan. "Kita perlu memahami karakter kapital atau uang. Ia ibarat air yang selalu mengalir ke tempat aman dan nyaman. Maka kita juga harus mempu mebangun kondisi politik yang nyaman dan aman. Baik aman dalam kepastian hukum dan lain sebagainya," tukas pria kelahiran Sumatra Selatan ini.
Dalam diskusi ini, hadir juga pengamat perpajakan dari CITA, Yustinus Pastowo dan Direktur Jendral Pajak Ken Dwijugiasteadi. Acara dibuka langsung oleh pimpinan Fraksi PKB, Haji Cucun Ahmad Syamsurijal.
