Cak Imin Minta Pemerintah Lebih Tegas Sikapi Munculnya Organisasi Yang Haramkan Pancasila
JOMBANG - Pemerintah seharusnya lebih tegas dari ormas NU (Nahdlatul Ulama), dalam menyikapi munculnya organisasi pengusung khilafah islamiyah. Artinya, pemerintah harus berani melarang keberadaan orgnisasi pengusung khilafah seperti HTI (Hizbut Tahrir Indonesia).
Demikian diungkapkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP-PKB) A Muhaimin Iskandar, saat bertemu kader PKB se-Kabupaten Jombang dalam acara serap aspirasi sosialisasi empat pilar di Graha Gus Dur atau Kantor DPC PKB Jombang.
"NU sudah tampil di depan dalam menyikapi organisasi pengusung khilafah. NU dengan tegas menolak keberadaan mereka. Karena NU sudah tampil di depan, maka pemerintah harus berani membackup. Yakni, melarang organisasi pengusung khilafah itu," ujar Cak Imin, demikian Muhaimin Iskandar, akrab disapa.
Cak Imin menjelaskan, organisasi yang mengusung khilafah seperti HTI mengharamkan pancasila dan juga NKRI. Nah, hal itu pula yang bertentangan dengan pedoman hidup bangsa Indonesia. Menurut Cak Imin, mereka yang mengusung khilafah karena tidak paham dengan islam Indonesia.
"Padahal islam di Indonesia sekarang ini menjadi rujukan dunia. Islam yang damai, sehingga bisa hidup berdampingan di tengah perbedaan. Hal itu sangat berbeda dengan kondisi di Timur Tengah. Makanya kami meminta agar pemerintah tegas melarang organisasi pengusung khilafah," ujarnya menegaskan.
