Soal Pajak BBM, Syaikhul Islam: Buanglah Pikiran Mengeksploitasi Rakyat
JAKARTA - Rencana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menerapkan pungutan cukai atas bahan bakar minyak (BBM) ditentang oleh kalangan Parlemen. Wacana pungutan cukai BBM sebagai upaya menggenjot pemasukan negara dan pengendalian konsumsi bahan bakar itu dianggap kurang tepat dan elegan.
“Saya pikir tidak cukup alasan bagi pemerintah untuk mengenakan cukai pada BBM. Pajak BBM kita termasuk tertinggi di dunia, buanglah pikiran untuk mengeksploitasi rakyat,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Syaikhul Islam Ali di Jakarta, Senin 28/3.
Politisi PKB itu menguraikan pajak BBM saat ini komponennya sudah banyak. Ada pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai), belum lagi pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB). Hal ini yang membuat harga BBM tergolong tinggi.
“Untuk itulah dengan tegas PKB menolak adanya jenis pungutan baru atas BBM. Apalagi harga BBM, khususnya jenis Premium sudah di atas harga keekonomiannya,” kata Syaikhul.
Syaikhul meminta pemerintah, baik Kemenkeu maupun Kementerian terkait lainnya tidak asal mengumbar isu terutama terkait kebijakan yang semakin membebani masyarakat dengan berbagai pungutan.
“Kita masih ingat dulu menteri ESDM ngomong mau buat pungutan Dana Ketahanan Energi atas BBM. Namun kami tolak rencana itu. Sekarang pihak Kemenkeu mau bikin pungutan lain lagi atas BBM. Ini maunya bikin kebijakan yang gampang, tapi kok bikin susah rakyat. Kalau mau pajak kendaraannya yang diatur, dan transportasi massal diperbaiki,” tandasnya
