Komisi VII Minta Pemerintah Ambil Divestasi Saham Freeport, Gus Syaikhul: Itu Peluang
JAKARTA - Divestasi saham PT Freeport sebesar 10 persen telah disampaikan kepada pemerintah. Dalam penawaran tersebut, divestasi saham yang ditawarkan senilai US$ 1,7 Miliar atau setara Rp.23,63 Triliun. Dengan nilai penawaran yang fantastis tersebut, pemerintah memang nampaknya pesimistis untuk dapat membeli divesatasi saham Freeport itu, jumat 15/01.
Menanggapi hal ini, Komisi VII DPR RI justru berpendapat, penawaran divestasi saham Freeport itu harus tetap diambil. "Divestasi ini harus dilihat sebagai peluang, terutama ketika saham Freeport sedang hancur seperti sekarang," ungkap wakil ketua komisi VII, Syaikhul Islam Ali.
Divestasi saham seperti merujuk pada PP Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), Freeport wajib melepas sahamnya sebesar 30 persen ke investor nasional karena diklasifikasikan sebagai perusahaan pertambangan bawah tanah (underground mining). Tahun ini, Freeport diwajibkan melepas 10,64 persen sahamnya guna menggenapi 9,36 persen yang telah dipegang oleh pemerintah sehingga menjadi 20 persen. Sementara 10 persen sisanya baru masuk masa penawaran divestasi pada 2020.
Hingga berita ini diturunkan, pemerintah masih mengkaji penawaran divestasi saham tersebut hingga 60 hari ke depan. Pun menurut Gus Syaikhul, sapaan akrabnya, nilai penawaran yang disampaikan PT Freeport memang memang patut menjadi pertimbangan. Namun hal ini tetap dapat dilakukan sebagaimana telah diatur dalam PP. Apalagi, seperti dikutip di beberapa media, dalam kondisi harga komoditas tambang dan migas yang terpuruk saat ini, harga saham Freeport McMorran telah mencapai titik terendah, US$4,31 per lembar, bahkan harga saham Freeport berpotensi untuk turun lebih rendah.
"Penawaran dari Freeport memang harus dikaji dengan cermat supaya tidak overprice.
Kalau Pemerintah tidak mampu, sesuai PP harus ditawarkan berjenjang kepada Pemda, BUMN, BUMD dan swasta Nasional. Kita berharap BUMN tambang apakah Antam, BA, Inalum bisa mengambil," imbuh politisi PKB ini.
Pun saat ditanya terkait soal perpanjangan kontrak Freeport yang akan segera habis, Gus Syaikhul tetap menegaskan pendapatnya. Gus Syaikhul yang juga kapoksi VII Fraksi PKB mengatakan soal divestasi saham ini harus tetap menjadi skala prioritas.
"Saya tidak sepakat kalau divestasi dikaitkan dengan perpanjangan kontrak. Jadi kalau Pemerintah atau BUMN ambil divestasi tidak serta merta kontrak diperpanjang. Saya justru khawatir sekarang divestasi tidak diambil dan ternyata kontrak diperpanjang, kita rugi dua kali," kata lagi lebih keras.
