Sikap Pemerintah Tidak Jelas Dalam Divestasi Saham Picu “Papa Minta Saham”
JAKARTA - Wakil ketua komisi VII DPR RI, Sayikhul Islam Ali, mempertanyakan sikap pemerintah terkait divestasi atau pelepasan saham PT Freeport Indonesia. Menurut Syaikhul, sikap pemerintah mesti dipertegas. Sebab, gara-gara urusan divestasi ini kemudian memicu pemberitaan tentang pencatutan nama presiden dalam kontrak perpanjangan PT Freeport.
"Kepastian divestasi seperti apa saat ini? Karena dari sini lah muncul segala macam pemberitaan sampai 'Papa Minta Saham, itu kan semua terkait divestasi," kata legislator termuda yang akrab disapa Gus Syaikhul ini.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 77 Tahun 2014 ditegaskan, mekanisme penawaran saham divestasi dilakukan secara berjenjang. Dalam hal ini, Pemerintah Pusat mendapat kesempatan pertama, kemudian kepada Pemerintah Daerah, tempat tambang tersebut beroperasi, lalu ke BUMN dan kemudian BUMD. Jika tidak ada yang berminat baru ditawarkan perusahaan swasta nasional.
Dalam rapat kemarin, Menteri ESDM Sudirman, mengatakan bahwa pemerintah ingin mendivestasi saham PT Freeport melalui mekanisme Initial Public Offering (IPO) atau pasar modal terbuka. Padahal, rencana penawaran divestasi juga belum disampakan.
"Kalau disampaikan sekarang, diberitakan bahwa belum ada rencana penawaran yang disampaikan ke pemerintah. Tapi tadi Bapak (Sudirman Said) bilang bahwa IPO adalah pilihan terbaik. Tolong dijelaskan," tanya Syaikhul.
Sebelumnya, Sudirman Said menyampaikan penawaran saham Freeport melalui mekanisme IPO, tujuannya agar proses divestasi lebih transparan dan semua orang bisa mengawasi.
"Freeport sudah mengirim surat meski belum berupa penawaran. Kita punya waktu 90 hari untuk memutuskan. Bila BUMN berminat seperti PT Inalum dan PT Antam, juga harus memperhatikan kondisi keuangan mereka untuk ambil penawaran ini. Kami akan duduk dengan Kementerian Keuangan untuk melihat keuangan (BUMN). Dari Freeport menunggu mekanisme detail, itu sedang di siapkan," ujar Menteri ESDM Sudirman Said
