Neng Eem: Nilai Tukar Rupiah Kita Seperti Dirampok Oleh Keadaan Ekonomi Global
Jakarta - Nilai tukar rupiah terhadap dolar terus mengalami pelemahan, rabu (30/09). Hingga hari ini rupiah nyaris menembus 15 ribu per dollar, di kisaran Rp 14,769.Nilai tukar rupiah sudah tidak lagi memiliki kedaulatan karena terus menerus terombang-ambing oleh nilai tukar mata uang asing, khususnya dolar AS.
Kondisi ekonomi yang kian memburuk sudah tidak bisa lagi dibiarkan. Dampak fluktuasi nilai tukar rupiah sudah merambah ke berbagai sector kehidupan masyarakat Indonesia. Sudah saatnya, Pemerintah menjalankan langkah-langkah strategis untuk mencegah berlanjutnya situasi yang tidak menentu ini.
Hal itu diungkapkan Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz saat memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi Studium General dan Talkshow Kebangsaan pada acara Konsolidasi Nasional yang dilaksanakan oleh Korp Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesi Puteri (KOPRI PB PMII) di Jakarta, Selasa (28/09). Acara dengan tema “Perempuan berdikari dalam Kedaulatan Negara” ini dilaksanakan selama 4 hari mulai 28 September hingga1 Oktober 2015.
“Nilai tukar rupiah kita seperti dirampok oleh keadaan ekonomi global. Menurut saya, kurang tepat rasanya bila nilai tukar mata uang didasarkan pada mata uang suatu negara, yaitu dollar AS seperti yang terjadi selama ini. Adilnya harus didasarkan pada nilai emas,” tegasnya di hadapan ratusan kader KOPRI PMII perwakilan cabang seluruh Indonesia.
Menurut Neng Eem (saap akrabnya) jika kader bangsa berbicara gerakan social politik tanpa gerakan ekonomi adalah sesuatu yang mustahil atau nonsense. Saat ini saja, antara pertumbuhan ekonomi(4,7%) dengan inflasi (7,8%) tidak seimbang.“Persentase pertumbuhan ekonomi idealnya lebih tinggi dari pada inflasi,” katanya lagi.
Lebih lanjut, Neng Eem menyampaikan tiga hal penting sebagai konsentrasi pergerakan. Pertama, Kemandirian Ekonomi. Energi atau sumber daya alam merupakan hal penting sebagai modal mensejahterakan rakyat sesuai Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa Negara dituntut hadir bagi kemakmuran rakyat. Negara tidak saja hadir untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, namun juga hadir untuk pemerataan kesejahteraan. Salah satu bentuk implementasinya adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dituntut menjadi prime mover perekonomian nasional.
Indonesia juga memiliki apa yang disebut dengan bonus demografi yang diperkirakan mencapai puncaknya pada 2020-2030. Bonus berupa usia penduduk produktif yang menjanjikan bagi angkatan kerja di masa yang akan datang. Hanya saja, negara jangan hanya menyiapkan generasi emas ini dengan moral dan keilmuan (life skill) saja, namun juga perlu menyiapkan lapangan pekerjaan, modal dan jaringan usaha, terutama disektor mikro, kecil dan menengah.
Kedua, Kedaulatan Politik. Hal ini berangkat dari karakter kepemimpinan warga negara di bidang politik yang termasuk di dalamnya adalah peran perempuan. Kepemimpinan perempuan bukanlah semata-mata berorientasi pada politik kekuasaan saja, namun juga politik kerakyatan dan politik kebangsaan. Peran perempuan tentunya tidaklah sebagai pelengkap melainkan harus berperan aktif di dalam pengambilan keputusan politik yang menyangkut kepentingan kesinambungan negara dan bangsa.
Ketiga,Kepemimpinan yang Berkarakter. Konsolidasi Nasional seperti yang dilaksanakan oleh KOPRI PB PMII ini hendaknya menjadi momentum untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. “Karena itu, saya melihat organisasi kader yang menyiapkan calon pemimpin masa depan ini hendaknya senantiasa bergerak mewujudkan visi pembangunan berlandaskan nilai-nilai ke-Islam-an yang moderat dan inklusif, aktif dan kreatif serta inovatif dan nilai-nilai ke-Indonesia-an yang diamanahkan dalam cita-cita kemerdekaan,” papar Neng Eem yang juga mantan aktivis pergerakan mahasiswa, mantan Ketua Umum Kopri PB PMII.
Acara yang dilaksanakan di Gedung Komisi Yudisial ini kemudian dilanjutkan dengan Talk Show Kebangsaan dengan nara Sumber Siti Ma’rifah, Istri Menteri Tenaga Kerja RI dan Ari Haryati, Istri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI.
