Visa Haji Kacau, Bukti Daya Tawar Diplomasi Indonesia Masih Lemah
JAKARTA- Anggota Komisi VIII KH. Maman Imanulhaq menilai daya tawar Pemerintah terhadap Otoritas Arab Saudi masih lemah. Terbukti dengan tertundanya keberangkatan puluhan jamaah calon haji karena belum turunnya visa atau surat izin masuk negara Arab Saudi.
"Haji tidak hanya sebatas soal teknis, tapi menyangkut soal kebijakan politik luar negeri. Kita ini terkesan diremehkan oleh Pemerintah Saudi soal urusan haji”, kata Maman dalam rilisnya di Jakarta, Senin (24/8).
Atas hal itu, lanjutnya pihaknya mendorong agar komunikasi Kementerian Luar Negeri dengan Kementerian Agama RI lebih intensif sehingga Indonesia memiliki daya tawar yang kuat di mata pemerintah Saudi. Maman pun mendesak agar Kemenlu RI memperkuat posisi tawar politik Indonesia dengan Arab Saudi yang bebas-aktif dengan tetap memperkuat jati diri sebagai bangsa.
"Kemenlu dan Kemenag harus intensif komunikasi agar bargaining Indonesia kuat dimata Saudi. Bagi calon jamaah yang tertunda karena visa Pemerintah harus tanggung jawab mengurusnya hingga jamaah tersebut bisa diberangkatkan secepatnya," imbuhnya.
Seperti diketahui beberapa jamaah yang tertunda keberangkatannya antara lain dari kelompok terbang I hingga III Embarkasi Solo. Selain Embarkasi Solo, dalam laporan pengawasan anggota komisi 8 ke beberapa embarkasi diketemukan kasus penundaan karena belum keluarnya visa ini.
Embarkasi Jakarta ada 20 jamaah dari 450 org jamaah Kloter 1 DKI tidak bisa berangkat. Embarkasi Padang, Kloter 1 ada 7 jamaah sementara Kloter 2 ada 22 visa jamaah yg belum keluar. Kejadian yang sama terjadi di Embarkasi Surabaya dan Lombok. Bahkan seorang jamaah perempuan di Lombok langsung pingsan saat mengetahui Suaminya mengalami penundaan keberangkatan. Dari Sukabumi 1 kloter berjumlah 444 jamaah belum jelas visanya.
