FPKB Menerima Audiensi Sawit Watch
JAKARTA- Fraksi PKB DPR RI menerima audiensi lembaga non profit Sawit Watch di ruang rapat pimpinan FPKB, Gedung DPR lantai 18, Jakarta, Selasa (16/6). Sawit Watch memberikan masukan data terkait dengan beberapa hal di sektor perkebunan sawit.
Kordinator rombongan Sawit Watch Jefri Saragih meminta agar DPR mengawasi moratorium hutan. Menurutnya masih banyak pelanggaran yang dilakukan perusahaan-perusahaan perkebunan sawit setelah moratorium.
“Ketika moratorium diperpanjang sampai 2017 oleh Presiden Joko Widodo tidak diikuti oleh pengawasan yang ketat, dampaknya banyak pelanggaran lahan. Kami minta DPR mengawasi peraturan moratorium di lapangan,” ujar Jefri saat audiensi di Jakarta, Selasa (16/6).
Jefri juga meminta agar perundang-undangan berpihak pada petani. Ia menambahkan ada beberapa peraturan yang dirasakan berpihak pada pengusaha besar. “Seperti peraturan pembukaan lahan harus diikuti dengan pendirian pabrik, ini hanya bisa dilakukan perusahaan besar sedangkan petani menengah kebawah otomatis suplier ke perusahaan besar yang prosentasenya ditentukan pabrik,” tuturnya.
Sementara Anggota Fraksi PKB, Daniel Johan yang menerima audiensi didampingi oleh tenaga ahli FPKB berjanji akan membawa ke Komisi IV DPR RI untuk ditindak lanjuti. Daniel menjelaskan saat ini Komisi IV sedang bekerja dengan membentuk panitia kerja (Panja) perkebunan, penyerobotan lahan dan rencana tata ruang wilayah (RT RW).
“Memang data yang masuk ke saya sekitar 2 juta hektar lahan sawit status ilegal, di Kalbar dapil saya 400 ribu hektar yang ilegal ini akan kita pelajari di Panja penyerobotan lahan. Sahabat-sahabat Sawit Watch nanti bisa turut ke lapangan bersama untuk memberikan sanksi jika memang melanggar, kita tegas kalau harus penjara ya penjara,” jelas Daniel yang juga Anggota Komisi IV DPR RI ini.
Daniel juga berjanji memfasilitasi Sawit Watch untuk menggelar RDPU dengan komisinya. “Nanti bisa audiensi, ketemu di Komisi IV,” pungkasnya.
