Pemerintah Perlu Serius Selesaikan Kekerasan Atasnama Agama
Jakarta-Pemerintah harus peka dan serius dalam menyelesaikan berbagai kasus intoleransi dan kekerasan yang yang mengatasnamakan agama yang terjadi di Indonesia.
Hal itu diungkapkan KH.Maman Imanulhaq, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB di hadapan Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katholik, Dirjen Bimas Hindu dan Dirjen Bimas Buddha dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII dengan jajaran Eselon I di lingkungan Kemenag RI tersebut, pada Selasa (03/02/2015).
"Pemerintah harus peka dan serius untuk menyelesaikan kasus-kasus intoleransi dan kekerasan atas nama agama, termasuk upaya-upaya preventif, jika tidak mau negara dianggap absen"ujarnya.
Politisi yang akrab dipanggil Kang Maman ini meminta Kementerian Agama RI melalui para Dirjen Bimas agama-agama agar terus melakukan terobosan-terobosan baru dalam rangka meningkatkan intensitas dan kualitas toleransi dan kerukunan antar umat beragama.
Anggota DPR RI dari Dapil Jabar IX itu, menilai kehadiran negara dalam melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan yang telah dijamin oleh undang-undang belum sepenuhnya terasa, khususnya bagi minoritas.
Oleh karena itu, dirinya menyayangkan manakala masalah agama hanya dilihat sebatas angka-angka dan anggaran. Ia menekankan, agama seharusnya dilihat dari sisi esensi dan spirit kemanusian untuk mewujudkan perdamaian.
"Justru yang esensial, agama sebagai spirit kemanusiaan dan perdamaian itu terlupakan. Agama jadi statistik, sebatas soal angka dan anggaran" kata Maman.
Lebih lanjut, dirinya menyarankan kepada pemerintah agar agama
dikembalikan sebagai ruh bagi transformasi sosial dan perdamaian. Karena agama ini terkait hak azazi individu, maka sepatutnya ada jaminan agar hak tersebut terpenuhi. Jadi agama itu bukan soal angka atau anggaran saja, tapi yang esensial terkait perlindungan negara.
"Karena itu kekerasan atas nama agama yang masih kerap terjadi perlu memperoleh porsi perhatian serius dari Pemerintah", pungkasnya.
