FPKB Usul Aktifis Perempuan Juga Kawal Pengarusutamaan Gender di Tiap Kementerian
Jakarta-Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat (FPKB DPR) mengusulkan agar para aktifis perempuan mengawal program-program di setiap kementerian agar benar-benar pro terhadap perempuan atau pengarusutamaan gender (Gender Mainstreaming).
Hal itu disampaikan Ketua FPKB DPR Helmy Faishal Zaini saat menerima Audiensi dari kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menamakan dirinya Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3), Jum’at (9/1/2015), di Kantor DPR, Jakarta.
“Saya usul temen-temen tidak hanya mengawal dari aspek legislasi saja, namun juga implementasi gender mainstreaming di semua program kementerian agar benar-benar pro terhadap kelompok perempuan”katanya.
Legislator yang mewakili Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) yang meliputi Kab. Bima, Kab. Dompu, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Utara, Kab. Sumbawa, Kab. Sumbawa Barat, Kota Bima, dan Kota Mataram ini mencontohkan saat dirinya menjabat sebagai Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal era Presiden SBY 2009-2014.
Saat itu, lanjutnya, program-program di kementeriannya, seperti pemberdayaan petani, peternakan, dan pemberdayaan masyarakat lainnya selalu melibatkan dan mengikutkan kelompok perempuan. Dan hasilnya pun dapat dirasakan langsung oleh kaum perempuan.
Selaku Ketua Fraksi PKB, pihaknya akan mengendorse hal-hal yang dapat didistribusikan dan dikerjasamakan kepada semua komisi di DPR yang dimotori oleh anggota FPKB.
“Ada tiga hal yang melekat dalam fungsi dewan, yaitu legislasi, pengawasan, dan anggaran”lanjutnya.
Ketiga fungsi dewan tersebut, jelas Faisal, akan digunakan FPKB dalam melakukan pengawasan kritis terhadap pemerintah guna meningkatkan kinerjanya.
FPKB menurutnya, selama ini sudah pro aktif menerima audinesi maupun menundang kelompok-kelompok mamsyarakat dalam rangka menerima masukan dan menyerap aspirasi dari masyarakat. “Dengan begitu, kita bisa melengkapi dan menyempurnakan sebuah RUU yang sedang dibahas”ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Frkasi yang juga Ketua DPP PKB ini menjelaskan, gender mainstreaming tidak selalu hanya masalah jenis kelamin namun lebih dari itu adalah masalah kemanusian.
Sebagai partai yang mempunyai komitmen meneruskan perjuangan dan cita-cita Gus Dur yang terkenal dengan visinya mengenai kemanusian, ia menegaskan, kalau FPKB sangat terbuka menerima masukan-masukan dan menerima tawaran-tawaran yang bersifat kerjasama dengan kelompok LSM perempuan dan masyarakat umumnya.
Sedang Juru Bicara JKP3, Ratna Batara Murni sangat memberi apresiasi kepada FPKB karena PKB dinilai sangat progresif terhadap isu-isu perempuan.
Saat ini, pihaknya mengaku sedang memperjuangan beberapa rancangan undang-undang (RUU) agar dapat masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2014-2019. RUU tersebut adalah RUU KUHP/RUU KUHAP, RUU Anti Perkosaan-RUU Kekerasan Seksual, Amandemen UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Standarisasi Implementasi UU PKDRT (SOP PKDRT), RUU Sistem Peradilan Keluarga, RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender.(rouf)
