Langkah PKB Dinilai sudah Tepat
LANGKAH Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang akhirnya bersedia menerima konsep presiden terpilih Joko Widodo agar menteri melepaskan jabatan di partai mendapat acungan jempol.
Pengamat politik Universitas Indonesia Ade Armando menilai langkah PKB tersebut sangat tepat. ''Kalau PKB sudah menyatakan hal itu, langkah tersebut tepat. Dengan begitu, terbangun suasana mental yang mendukung upaya Pak Jokowi untuk membangun sebuah pemerintahan bersih dan punya integritas,'' kata Ade di Jakarta, kemarin.
Ade menambahkan, jika para menteri masih merangkap jabatan dalam partai politik, ia tidak dapat menjalankan tugas secara maksimal.
''Seandainya menteri masih memiliki jabatan di dalam partai, ada dua hal yang bisa terjadi. Pertama, konsentrasi dia akan terpecah dan tidak bisa sepenuhnya fokus pada kementerian yang dia pimpin.'' tuturnya.
Di samping itu, petinggi partai, menurut Ade, memiliki persoalan loyalitas dan konflik kepentingan. ''Sebagai seorang pemimpin partai, dia punya kewajiban bisa saja terdorong untuk memanfaatkan posisi mereka untuk kepentingan partai. Misalnya, bagi-bagi rezeki. Kalau memang serius jadi menteri, memang harus lepas dari posisi-posisi dalam kepengurusan partai yang menimbulkan konflik kepentingan,'' imbuhnya.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar menyatakan bersedia menerima prinsip penyusunan kabinet Jokowi tersebut. Dalam kesempatan berbeda, Muhaimin mengaku belum ada tawaran jabatan menteri bagi partainya dan menegaskan hal itu merupakan kewenangan presiden.
''Kabinet presidensial itu hak sepenuhnya presiden karena presiden ialah pimpinan eksekutif sehingga beliau yang akan menentukan. Tidak bisa partai menarget,'' kata Muhaimin seusai penandatanganan nota kesepahaman empat kementerian di Jakarta, kemarin.
Muhaimin mengatakan ia tidak mengusulkan nama calon menteri kepada presiden terpilih. Namun, jika ada kader PKB yang diminta untuk jadi menteri, ia akan mengizinkan.
Jika dirinya tidak lagi terpilih menjadi menteri, Muhaimin mengaku akan kembali ke jabatan sebagai Ketua Umum PKB. Muhaimin yang saat ini menjabat menteri tenaga kerja dan transmigrasi juga menyatakan setuju dengan usul agar menteri bekerja sebagai profesional dan tidak merangkap pekerjaan di parpol.
Muhaimin mencontohkan posisinya saat ini sebagai ketua umum parpol merangkap menteri maka ia harus mengutamakan tugasnya di kementerian.
Postur kabinet
Jokowi-JK, hingga kemarin, belum menentukan kabinet pemerintahannya. Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella mengatakan pembahasan mengenai menteri yang akan mengisi kabinet pemerintahan mendatang belum final. Menurut Rio, saat ini proses terkait itu masih terfokus pada penyusunan postur kabinet.
''Masih belum diputuskan karena masih ditimbang-timbang. Ada 34 menteri, ada 27 menteri atau di bawah itu. Sekarang belum diputuskan Jokowi karena belum ketemu semua pemimpin parpol,'' kata Rio, tadi malam.
Rio menilai memutuskan kabinet pemerintahan perlu dilakukan bersama-sama koalisi pendukung Jokowi-¬JK.
Jokowi-JK, malam ini, dijadwalkan menemui seluruh kelompok kerja di Kantor Transisi, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat. ''Besok malam kita ketemu seluruh pokja, dengan Pak Jokowi dan Pak JK,'' kata Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Akbar Faizal, hari ini.
Pertemuan dengan 22 pokja di bawah empat deputi itu, kata Akbar, bertujuan mengetahui progres kerja tim Jokowi-JK.(mediaindonesia)
