Karding : Penarikan Tatakelola Guru ke Pusat Perlu Dipertimbangkan
Jakarta-Pemerintah disarankan mempertimbangkan kembali rencana penarikan sejumlah tata kelola pendidikan ke pusat, khususnya terkait dengan guru.
”Memang pengaturan guru perlu lebih baik. Akan tetapi, apakah harus diambil semua kewenang¬an atau tidak, itu yang harus dipertimbangkan secara matang,” kata anggota Komisi X DPR, Abdul Kadir Karding, kemarin.
Seperti diketahui, melalui revisi Undang-Un¬dang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah sepakat untuk menarik sejumlah tata kelola pendidikan yang selama ini menjadi kewenangan daerah.
Ke depan, tata kelola pendi¬dik¬an akan menjadi urusan bersama antara pusat, pro¬vinsi, dan kabupaten/kota. Namun, terdapat tiga hal yang akan menjadi kewenangan pemerintah pusat, yakni terkait dengan kurikulum, guru, dan standar mutu.
Dia berpendapat, tidak semua tata kelola terkait guru harus menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dia khawatir hal itu justru akan menambah kerja pu¬sat, yang berujung pada tidak maksimalnya kinerja.
Karena itu, diperlukan regulasi yang kuat guna mengatur kewenangan tata kelola pendidikan. Apalagi internal pemerintah bersepakat bahwa pendidikan harus diatur secara bersama antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
”Mungkin tidak se¬mua kewenangan pengaturan guru diatur pusat, karena pusat sudah terlalu overload,” katanya.
Sementara Pakar pendidikan Universitas Negeri Sema¬rang (Unnes), Bambang Br mengatakan, pengelolaan pendidikan yang terdesentralisasi selama ini me¬nim¬bulkan dampak negatif.
”Desentralisasi tata ke¬lola guru menyebabkan fungsi pendidik sebagai penjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi te¬reduksi. Bahkan, untuk sebagian malah hilang sa¬ma sekali. Padahal, dalam konteks ini guru semes¬tinya seperti TNI, yakni menjadi urusan pusat,” kata¬nya.
Menurut ketua Lembaga Pengembangan Pendi¬dikan dan Profesi (LP3) Unnes itu, desentralisasi tata kelola guru terbukti telah menyebabkan lahir¬nya kembali idiom putra daerah secara keliru, ter¬utama pada tahap perekrutan.(suaramerdeka)
