Jakarta- Kebijakan Gubernur DKI Joko Widodo yang memerintahkan Dinas Perhubungan langsung menggembosi kendaraan bermotor yang parkir sembarangan nyatanya didukung elemen masyarakat karena dinilai sebagai perwujudan penegakan ketertiban umum.

"Tindakan tegas tersebut sudah pantas diterapkan untuk mengingatkan anggota masyarakat akan pelanggaran yang dilakukan dengan parkir sembarangan," cetus Wakil Ketua DPW PKB DKI Jakarta Heriandi saat dihubungi awak www.dpp.pkb.or.id di Jakarta, Selasa (24/9/2013).

Meski sebagian masyarakat lainnya menilai tindakan petugas Dishub DKI otoriter, Heriandi justru menilai hal tersebut telah dikuatkan oleh undang-undang dan peraturan tentang perpakiran di ibu kota.

Selama ini, jelasnya, aturan-aturan yang telah dibuat hanya diperkuat oleh sanksi. Namun, sudah banyak terjadi pembiaran pelanggaran di lapangan. Ditambah lagi ada oknum atau kelompok yang diuntungkan dalam pembiaran pelanggaran ketertiban parkir. Maka, Heriandi melihat ini sebagai sebuah langkah riil pihak terkait untuk kembali menegakkan aturan hukum dan sosial.

"Semoga Dishub Jakarta konsisten untuk menjaga kesinambungan peraturan tadi," harap Heriandi.

Ratusan sepeda motor telah menjadi ‘korban’ penerapan sanksi pencabutan pentil karena kedapatan parkir di kawasan terlarang. Mereka terjaring razia di kawasan The Darmawangsa Square Jakarta Selatan, di sekitar gedung BCA Jalan Letjen S Suparman, Jakarta Barat, serta Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Ke depan sanksi pencabutan pentil juga akan diterapkan kepada mobil angkutan umum yang ngetem sembarangan serta mobil pribadi yang parkir sembarangan, sehingga menimbulkan kemacetan.