Cegah PHK Massal, PKB : Pemerintah Harus Punya Peta Mitigasi Perusahaan Industri
JAKARTA – Fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal akhir-akhir ini mengkhawatirkan banyak kalangan. Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Zainul Munasichin mendesak pemerintah untuk membuat peta mitigasi perusahaan industri di masing-masing daerah untuk mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.
Usulan ini disampaikan Zainul saat mengikuti Rapat Kerja Komisi IX di Gedung DPR terkait PHK dan Hak Pekerja PT Sritex Selasa (11/3/2025). Menurutnya, pembuatan peta mitigasi ini merupakan salah satu solusi agar tak terjadi PHK massal di PT Sritex. Kalau pun terjadi, pemerintah sudah siap. “Pemerintah harus punya peta perusahaan industri di masing-masing daerah. Kalau nggak punya, bahaya. Kita akan terus tergagap-gagap jika tiba-tiba terjadi PHK massal,” katanya.
Zainul mengatakan harus ada klasifikasi perusahaan industri mana saja yang berpotensi terjadi PHK hingga perusahaan mana saja yang dikategorikan sehat. Klasifikasi itu bisa ditandai dengan alarm warna merah, kuning dan hijau. “Perusahaan yang diklasifikasi dengan alarm warna merah adalah perusahaan yang akan terjadi PHK sehingga pemerintah dapat melakukan upaya untuk mencegah PHK dengan memberikan beragam insentif,” ujarnya.
Perusahaan dengan alarm warna kuning, lanjut Zainul mempunyai arti perusahaan tersebut berpotensi terjadi PHK namun dapat diperbaiki dengan melakukan intervensi seperti mencari pasar baru untuk mengembangkan perusahaan, isentif bea masuk bahan baku, relaksasi pajak dan lain-lain. Sedangkan perusahaan dengan klasifikasi warna hijau adalah perusahaan yang sehat dan tidak terdapat tanda-tanda akan terjadinya PHK. “Jika ada pemetaan tersebut, pemerintah bisa melakukan intervensi untuk cegah PHK dengan memberikan intensif pajak, insentif biaya masuk, hingga insentif biaya operasional,” katanya.
Legislator asal Jabar V ini menegaskan masalah PHK bukan masalah sepele. Hal ini berkaitan dengan hajat dasar masyarakat dalam memenuji kebutuhan sehari-hari.”Pemerintah harus segera mengambil langkah strategis untuk pencegahan terjadinya PHK massal yang kemudian berdampak pada stabilitas bangsa,” pungkasnya.
Penulis : Rach Alida Bahaweres
Editor : Ono Suwarno
