100 Hari Pemerintahan Prabowo, Evaluasi Pelaksanaan MBG Harus Tetap Dilakukan
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa Zainul Munasichin menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan itikad dan komitmen kuat memenuhi janji-janji kampanye pada 100 hari pemerintahannya. Tak heran jika tingkat kepuasaan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo di 100 hari pemerintahannya begitu tinggi.
“Presiden Prabowo dan jajaran Kabinet Merah Putih harus diakui menunjukkan kinerja positif dengan melakukan berbagai perencanaan dan terobosan program prioritas yang telah disepakati. Itikad dan komitmen ini ditangkap publik sebagai sinyal positif. Mungkin ada program yang belum berjalan maksimal, tapi secara umum, fondasi dari program telah terlihat,” ujar Zainul, Selasa (21/1/2025).
Hasil survei opini publik yang dilakukan Litbang Kompas 4-10 Januari 2025 mengungkapkan apresiasi terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo. Sebanyak 80,9 persen responden yang tersebar di 38 provinsi menyatakan rasa puas terhadap kinerja pemerintahan saat ini.
Zainul menilai salah satu program prioritas yang belum berjalan maksimal adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam survei Kompas, tingkat kepuasaan program ini masih di kisaran 66,8%, sedangkan tingkat ketidakpuasan mencapai 23,2%. Di lapangan pelaksanaan MBG yang tidak sesuai ketentuan. “Pemerintah harus melakukan evaluasi perbaikan, bukan penghentian pelaksanaan program karena masyarakat mendukung program ini,” katanya.
Beberapa temuan, kata Zainul, misalnya terkait menu yang tak sesuai hingga penipuan yang mengatasnamakan program MBG. Terkait menu, ada beberapa titik pelaksanaan MBG yang menunya tidak sesuai dengan ketentuan. “Tapi secara umum, menu yang disajikan sudah sesuai. Jika ada menu yang tidak sesuai, harus dicek apakah ini murni kelalaian pengelola dapur atau ada standar yang berbeda,” katanya.
Selama ini, kata Zainul, apabila ada temuan terkait pelaksanaan MBG yang tidak sesuai, BGN langsung bertindak cepat. Salah satunya kasus keracunan yang dialami 40 siswa di Sukoharjo, Jawa Tengah pada 16 Januari lalu setelah mengkonsumsi MBG direspon dan ditangani secara cepat dan tepat oleh BGN. “Kasus ini sudah ditindaklanjut langsung oleh BGN dan dijadikan evaluasi,” tambahnya.
Legislator dari Dapil Jabar V ini mengatakan pelaksanaan MBG ini masih membutuhkan waktu agar benar-benar sesuai dengan ketentuan. Ia mencontohkan, pilot project MBG di Warung Kiara Sukabumi, Jawa Barat yang telah berjalan setahun, baru dinilai stabil setelah tiga bulan pelaksanaan MBG. “Ini kan masih dua pekan pelaksanaan jadi belum bisa dinilai secara menyeluruh. Kalau ada kasus per kasus, sejauh ini dalam pandangan saya masih di tahap wajar,” pungkasnya.
