Korupsi Sudah Menjadi Budaya, PKB: Semua Pihak Harus Bertanggung Jawab
JAKARTA – Praktik korupsi di Indonesia semakin memprihatinkan. Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid menyebutkan bahwa pemberantasan korupsi menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya menjadi tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kami selalu berharap, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dilakukan KPK, ada kepolisian, dan ada kejaksaan. Soal pencegahan, KPK lakukan sosialisasi,” terang Gus Jazil, sapaan akrab Jazilul Fawaid.
Oleh sebab itu, jika beban pemberantasan korupsi hanya ditumpukan kepada KPK saja, hal itu cukup. Semua pihak, baik penegak hukum, masyarakat sipil, anak muda, para tokoh, dan kelompok harus ikut mendukung pemberantasan korupsi. Menurut anggota Komisi III DPR RI itu mengatakan, korupsi merupakan penyakit bawaan, warisan sejak zaman Belanda sampai hari ini. Ketika era Reformasi datang, lahirlah KPK untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Apakah dalam politik kita hari ini, KKN akan hilang? Lihat saja. Pemilihan langsung yang besar modalnya. Itu masalah dalam politik,” bebernya.
Gus Jazil menjelaskan bahwa korupsi sudah menjadi budaya. Menurut data lembaga survei, sekitar 60 persen menerima money politic, politik uang dalam pemilihan umum. Hal itu ada kesamaan dengan kasus yang ditangani KPK, yaitu penyuapan dan gratifikasi. “Itu artinya sama, gratifikasi suara, penyuapan suara terjadi di berbagai level. Itu budaya. Bagi yang kalah mengatakan ini brengsek, tapi bagi yang menang mengatakan ini sedekah politik saya,” paparnya.
Tentu, kata Gus Jazil, menjadi persoalan jika politik uang dianggap sebagai sedekah politik. Padahal, praktik politik uang merupakan suatu kesalahan dan dilarang dalam undang-undang (UU). Untuk menduduki jabatan kepala daerah, bupati, gubernur, dan anggota dewan membutuhkan biaya tinggi. “Sebenarnya publik ini tahu nggak berapa gaji bupati, berapa gaji gubernur. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk jadi bupati?,” ungkap mantan Wakil Ketua MPR RI itu.
Politisi asal Bawean, Gresik, Jawa Timur itu mengatakan, harus dijelaskan kepada masyarakat bahwa politik sekarang membutuhkan biaya tinggi. Sebenarnya KPK sudah memberikan saran untuk perbaikan partai politik, karena partai mempunyai fungsi rekrutmen kepemimpinan. Namun, negara sendiri hanya memberikan bantuan yang sangat kecil kepada partai.
Selain berbiaya tinggi, praktik politik saat ini, khususnya pemilihan kepala daerah berjalan sangat berutal. Gus Jazil menyamakan pilkada seperti pemilihan kepala desa. Bukan hanya dari sisi biayanya, tapi juga manajemen pemenangannya. “Persis sama. Semuanya didata, berapa pemilih, berapa yang harus diserang. Akhirnya siapa yang menguasai teretori, siapa yang mampu menghambat peredaran, itu yang menjadi pemenang,” tuturnya.
Bahkan, muncul dugaan keterlibatan aparat. Hal itu sangat terlihat. Gus Jazil menegaskan bahwa persoalan itu harus dicarikan solusi. Harus ada perbaikan untuk sistem dan praktik politik di Indonesia. (*)
