|  | 

Berita Nasional

BI Rate Naik Jadi 6 Persen, Hanif Dhakiri: Jangan Sampai Beban Stabilitas Rupiah Ditanggung Masyarakat

JAKARTA– Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, M. Hanif Dhakiri, menyoroti keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6,00 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 17–18 November 2026. Kenaikan ini merupakan yang ketiga sepanjang 2026, setelah penyesuaian pada Mei dan Juni.

Hanif memahami bahwa kenaikan suku bunga tersebut merupakan bagian dari upaya BI menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan moneter juga harus memperhitungkan biaya ekonomi yang ditimbulkan, terutama terhadap daya beli masyarakat, pembiayaan dunia usaha, dan pertumbuhan ekonomi.

“Menjaga stabilitas Rupiah memang penting. Tetapi, jangan sampai seluruh beban penyesuaian ekonomi justru ditanggung masyarakat. Kita harus memastikan bahwa upaya menjaga stabilitas nilai tukar tidak semakin menekan rumah tangga yang saat ini sudah menghadapi tantangan daya beli,” ujar Hanif.

Menurutnya, salah satu dampak yang perlu diantisipasi adalah kenaikan biaya kredit, terutama bagi masyarakat yang memiliki pinjaman dengan suku bunga mengambang (floating rate), termasuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Meskipun kenaikan BI-Rate tidak otomatis langsung menaikkan seluruh suku bunga kredit, tekanan terhadap biaya dana perbankan berpotensi diteruskan kepada debitur.

“Bayangkan keluarga yang setiap bulan harus membayar cicilan rumah, biaya pendidikan anak, transportasi, dan kebutuhan pokok. Jika biaya kredit meningkat, ruang belanja rumah tangga akan semakin terbatas. Ini bukan persoalan kecil karena menyangkut kehidupan sehari-hari masyarakat,” jelasnya.

Hanif menegaskan, dampak kebijakan suku bunga tidak boleh dilihat hanya dari sisi perbankan atau nasabah kredit. Konsumsi rumah tangga merupakan salah satu penopang utama perekonomian Indonesia. Jika daya beli melemah dan biaya pembiayaan meningkat, dampaknya dapat merambat ke aktivitas usaha, produksi, investasi, hingga penyerapan tenaga kerja.

“Jangan sampai kita berhasil menjaga stabilitas sektor keuangan, tetapi justru kehilangan momentum pertumbuhan di sektor riil. Stabilitas dan pertumbuhan bukan dua tujuan yang harus dipertentangkan. Keduanya harus berjalan beriringan,” tegasnya.

Karena itu, Hanif meminta BI tidak hanya mengandalkan kenaikan suku bunga sebagai instrumen untuk merespons tekanan terhadap Rupiah. BI perlu mengoptimalkan bauran instrumen stabilisasi nilai tukar, termasuk intervensi di pasar valuta asing, penguatan operasi moneter, pendalaman pasar keuangan domestik, serta upaya meningkatkan aliran modal jangka panjang yang lebih berkualitas.

Menurutnya, ketahanan Rupiah dalam jangka panjang tidak cukup dibangun melalui daya tarik imbal hasil suku bunga. Fundamental ekonomi, produktivitas, kinerja ekspor, dan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia juga harus diperkuat.

Di sisi lain, Hanif menekankan pentingnya menjaga agar kebijakan moneter tidak menghambat pembiayaan sektor produktif. Instrumen makroprudensial, termasuk Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM), perlu dioptimalkan agar perbankan tetap memiliki ruang menyalurkan kredit kepada UMKM, industri manufaktur, sektor padat karya, perumahan rakyat, dan kegiatan ekonomi produktif lainnya.

“Jangan sampai kenaikan suku bunga membuat perbankan semakin berhati-hati secara berlebihan, sehingga UMKM dan dunia usaha justru semakin sulit memperoleh pembiayaan. Kita membutuhkan perbankan yang sehat, tetapi juga mampu menjadi penggerak ekonomi. Likuiditas harus tetap mengalir ke sektor produktif,” katanya.

Hanif juga meminta pemerintah memperkuat respons fiskal untuk meredam dampak pengetatan moneter terhadap masyarakat. Koordinasi fiskal dan moneter perlu diarahkan pada pengendalian harga pangan, perlindungan sosial yang tepat sasaran, dukungan terhadap kelompok rentan, serta percepatan belanja pemerintah yang berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

“BI memiliki mandat menjaga stabilitas moneter. Pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan masyarakat tetap terlindungi dan ekonomi terus bergerak. Karena itu, pengendalian inflasi pangan, efektivitas bantuan sosial, dan percepatan belanja produktif harus menjadi bagian dari respons kebijakan yang terintegrasi,” ujarnya.

Hanif menambahkan, keberhasilan kebijakan ekonomi tidak cukup diukur dari stabilitas nilai tukar dan terkendalinya inflasi. Pemerintah dan otoritas ekonomi juga harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil mampu menjaga pertumbuhan, memperluas kesempatan kerja, menggerakkan dunia usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pada akhirnya, yang kita butuhkan bukan hanya Rupiah yang stabil, tetapi juga ekonomi yang bergerak, dunia usaha yang tumbuh, lapangan kerja yang tersedia, dan daya beli masyarakat yang terjaga. Stabilitas ekonomi harus menjadi jalan menuju kesejahteraan rakyat, bukan justru menjadi beban tambahan bagi mereka,” pungkas Hanif.

Related Articles

A new version of this app is available. Click here to update.