|  | 

Berita Nasional

Komisi III Hasbi Dorong Optimalisasi Pengembalian Aset Rampasan untuk Korban Investasi Bodong PT DSI

JAKARTA— Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Hasbiallah Ilyas, mendesak aparat penegak hukum memastikan seluruh aset yang disita dan dirampas dalam kasus dugaan penggelapan dana investasi PT Dana Syariah Indonesia (PT DSI) senilai Rp 1,3 triliun diprioritaskan untuk dikembalikan kepada masyarakat yang menjadi korban.

Pernyataan ini disampaikan menyusul terungkapnya sejumlah fakta krusial dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Depok. Dalam persidangan terungkap bahwa dari sekitar 100 proyek properti yang ditawarkan dengan iming-iming imbal hasil tinggi 18% hingga 23% per tahun, sebanyak 99 proyek diduga fiktif.

Manajemen PT DSI juga disinyalir menjalankan skema Ponzi, menyalahgunakan data peminjam tanpa izin, serta menyamarkan pembayaran honorarium Brand Ambassador (BA) seolah-olah sebagai dana transaksi peminjam.

"Kejahatan finansial berkedok investasi syariah ini sangat melukai rasa keadilan masyarakat. Negara tidak boleh berhenti pada penghukuman badan terhadap para tersangka, tetapi harus menjamin hak-hak ekonomi korban pulih melalui mekanisme pengembalian aset rampasan secara transparan dan akuntabel," tegas Hasbiallah Ilyas, yang akrab disapa Hasbi.

Hasbi mengapresiasi langkah tegas Bareskrim Polri yang telah menetapkan para petinggi perusahaan sebagai tersangka serta melakukan penelusuran (tracing) dan penyitaan aset senilai ratusan miliar rupiah, mulai dari tanah, sertifikat, hingga pengembalian akumulasi honor BA sebesar Rp 5,25 miliar yang diserahkan secara kooperatif oleh artis Dude Harlino. Namun, ia mengingatkan bahwa nilai aset yang disita masih terpaut jauh dari total kerugian para lender yang mencapai Rp 1,3 triliun.

"Kami mendorong Bareskrim Polri terus mengejar sisa aset para pelaku hingga ke akar-akarnya. Di saat yang sama, koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) harus diperkuat agar proses pendataan dan verifikasi restitusi berjalan cepat. Jangan sampai aset sitaan justru mengendap lama atau tidak dirasakan langsung manfaatnya oleh para korban," lanjut legislator asal Dapil DKI Jakarta I tersebut.

Fraksi PKB menilai kasus gagal bayar yang mencuat sejak Mei 2025 hingga berujung sanksi pembatasan kegiatan usaha oleh OJK pada Oktober 2025 ini menjadi alarm keras bagi pengawasan industri jasa keuangan. Hasbi juga mengingatkan para figur publik dan pemengaruh (influencer) agar lebih berhati-hati dan melakukan uji tuntas sebelum menerima kerja sama promosi produk investasi.

"Fraksi PKB akan terus mengawal proses hukum kasus PT DSI di PN Depok serta memastikan skema restitusi bagi para korban berjalan adil, demi melindungi masyarakat dari praktik investasi bodong di masa mendatang," tegasnya.

Penulis: Ricky

Editor: Khafidlul Ulum

Related Articles

A new version of this app is available. Click here to update.