|  | 

Berita Nasional

Komisi III Abdullah: Perusak dan Pelaku Pembakaran Hutan Bisa Dijerat UU Perampasan Aset

JAKARTA – Anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Abdullah, menyambut positif kesepakatan memasukkan tindak pidana di bidang kehutanan dan lingkungan hidup sebagai salah satu kategori tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset.

Menurut Abdullah, kesepakatan tersebut merupakan langkah penting untuk memperkuat efek jera terhadap pelaku pembakaran hutan, perusakan kawasan hutan, serta kejahatan lingkungan yang selama ini menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dan negara.

“Dalam pembahasan terakhir RUU Perampasan Aset, kami telah menyepakati bahwa pelaku tindak pidana di bidang kehutanan dan lingkungan hidup juga dapat dikenai perampasan aset. Bahkan, perampasan aset tersebut harus sebanding dengan nilai ekonomis akibat kerusakan yang ditimbulkan,” ujar Abdullah.

Ia menjelaskan, berdasarkan dokumen pembahasan RUU tertanggal 10 November, Pasal 4 telah mengakomodasi tindak pidana di bidang kehutanan dan lingkungan hidup sebagai kategori tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset. Ketentuan ini melengkapi sejumlah tindak pidana lain, seperti korupsi, narkotika dan psikotropika, serta terorisme.

Abdullah menilai, masuknya kejahatan kehutanan dan lingkungan hidup dalam ketentuan tersebut merupakan kemajuan penting, terutama di tengah semakin seriusnya persoalan kebakaran hutan dan kerusakan lingkungan di berbagai wilayah Indonesia.

Ia menyoroti dampak kebakaran hutan dan lahan yang tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat. Berdasarkan studi Center for Research on Energy and Clean Air (CREA), paparan asap kebakaran hutan di Indonesia diperkirakan menyebabkan 3.560 kematian pada September, meningkat dibandingkan perkiraan 1.700 kematian pada Agustus.

Selain kebakaran hutan, Abdullah juga mengingatkan ancaman kerusakan lingkungan akibat aktivitas eksploitasi sumber daya alam, termasuk pertambangan yang tidak memperhatikan prinsip keberlanjutan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 menunjukkan, dari 87.159 desa/kelurahan yang didata, sebanyak 8.112 desa/kelurahan mengalami pencemaran air, 4.954 mengalami pencemaran udara, dan 1.242 mengalami pencemaran tanah.

Sementara itu, catatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) pada 2025 menyebutkan angka deforestasi berkisar antara 283.803 hektare hingga proyeksi awal 600.000 hektare, dengan wilayah Kalimantan dan Papua menjadi kawasan yang terdampak besar.

“Angka-angka ini menunjukkan bahwa kerusakan hutan dan lingkungan bukan persoalan kecil. Dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, mulai dari gangguan kesehatan, hilangnya sumber penghidupan, hingga bencana ekologis,” tegasnya.

Menurut Abdullah, ketentuan perampasan aset akan memperkuat instrumen penegakan hukum yang selama ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mencakup sanksi pidana, administratif, dan perdata.

Dengan adanya tambahan instrumen perampasan aset, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan keuntungan ekonomi yang diperoleh dari kejahatan lingkungan tidak tetap dinikmati oleh para pelakunya.

Penulis: Ikhram

Editor: Khafidlul Ulum

Related Articles

A new version of this app is available. Click here to update.